SUARA CIREBON – Sebanyak 20 peserta mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) calon anggota Direksi serta Dewan Pengawas/Komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Cirebon. Seleksi untuk masa bakti 2026–2030 dan 2026–2031 tersebut dibuka langsung Bupati Cirebon H Imron di salah satu hotel di Kecamatan Kedawung, Rabu, 19 Agustus 2026.
Seleksi tersebut menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Cirebon menyiapkan jajaran pengelola baru BUMD di tengah tuntutan peningkatan pelayanan publik dan penguatan peran perusahaan daerah dalam menggerakkan perekonomian.
Bupati Cirebon H Imron menaruh target besar kepada jajaran yang nantinya terpilih, terutama untuk Perumda Air Minum Tirta Jati dan Perumda Perdagangan dan Jasa (PPJ).
Untuk Perumda Air Minum, Imron menargetkan jumlah sambungan pelanggan dapat ditingkatkan hingga sedikitnya 50.001 sambungan dalam waktu maksimal dua tahun.
“Pokoknya dua tahun, paling lama. Syukur-syukur kalau bisa satu tahun terwujud,” kata Imron.
Menurutnya, target perluasan sambungan harus dibarengi peningkatan kualitas pelayanan. Perumda Air Minum tidak boleh hanya mengejar pertumbuhan jumlah pelanggan tanpa memastikan pelayanan air bersih berjalan optimal.
Target tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi pengurus baru untuk memperluas cakupan pelayanan. Terlebih, sejumlah wilayah Kabupaten Cirebon seperti Kedawung, Gunung Jati, Mundu dan Talun masih memiliki keterkaitan dengan jaringan pelayanan Perumda Air Minum Kota Cirebon.
Imron meminta pengurus baru membangun komunikasi dan koordinasi dengan Perumda Air Minum Kota Cirebon untuk mencari pola pelayanan yang lebih efektif.
“Pelayanan air bersih tidak semestinya berhenti pada wilayah administratif. Kabupaten juga harus punya sambungan lainnya dan melayani masyarakat dengan baik,” tegasnya.
Terkait kemungkinan pengambilalihan pelanggan yang selama ini berada dalam jaringan pelayanan Kota Cirebon, Imron menyebut persoalan tersebut masih akan dibahas lebih lanjut.
Berita Terkait
PPJ Dituntut Jaga Stabilitas Harga
Selain Perumda Air Minum, Pemkab Cirebon juga menaruh harapan besar kepada Perumda PPJ yang baru dibentuk.
BUMD tersebut diproyeksikan menjadi instrumen pemerintah daerah untuk memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas.
Imron mencontohkan komoditas pertanian. Saat panen raya, melimpahnya pasokan dapat menyebabkan harga hasil pertanian jatuh dan merugikan petani. Sebaliknya, ketika paceklik, keterbatasan pasokan dapat membuat harga melonjak dan membebani masyarakat.
“Kalau panen, harus bisa menjaga stabilitas harga agar petani jangan terlalu jatuh harganya. Kalau musim paceklik, jangan sampai harga di masyarakat terlalu tinggi,” ujarnya.
Perumda PPJ juga diarahkan membangun sinergi dengan program pemerintah pusat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes). Dengan fleksibilitas di sektor perdagangan dan jasa, BUMD tersebut diharapkan mampu menjadi mitra koperasi dan pelaku ekonomi masyarakat.
Namun, sejumlah pekerjaan rumah masih harus diselesaikan sebelum PPJ dapat berjalan optimal. Di antaranya penentuan core business, penyertaan modal, lokasi kantor hingga kebutuhan sumber daya manusia.
Kondisi keuangan daerah yang tengah melakukan efisiensi membuat pemerintah harus berhati-hati dalam menentukan penyertaan modal. Imron meminta jajaran PPJ nantinya tidak hanya mengandalkan suntikan anggaran pemerintah, tetapi mampu mencari peluang bisnis secara kreatif.
Core Business PPJ Belum Diputuskan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan mengatakan, seleksi calon direksi dan Dewan Pengawas BUMD dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni wawancara, tes tertulis dan psikotes.
Menurut Nanan, tantangan utama Perumda PPJ saat ini adalah menentukan core business. Keputusan tersebut akan menjadi dasar untuk menentukan struktur organisasi, kebutuhan pegawai, lokasi kantor hingga strategi bisnis.
“Yang kita genjot adalah bagaimana kita segera menentukan core business-nya apa, supaya kelihatan dulu,” kata Nanan.
Jika perdagangan ditetapkan sebagai bisnis utama, pemerintah harus terlebih dahulu memastikan ekosistem bisnis dan jaringan pasar yang mendukung operasional perusahaan.
Penentuan core business juga akan menentukan kebutuhan sumber daya manusia. Nanan menegaskan, perekrutan pegawai tidak boleh dilakukan hanya untuk memenuhi struktur organisasi.
“Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Rekrut banyak karyawan, kerjanya belum jelas, bagaimana menghasilkan laba perusahaan,” tegasnya.
Menurut Nanan, kebutuhan pegawai baru dapat dihitung setelah bidang usaha utama ditetapkan. Dari sana, pemerintah dapat memetakan kebutuhan tenaga kerja, bidang pendukung dan struktur organisasi yang paling efisien.
Penyertaan Modal Masih Dibahas
Persoalan penyertaan modal pemerintah daerah untuk BUMD juga belum final. Nanan mengatakan pembahasannya masih berlangsung bersama DPRD dan harus memiliki dasar hukum berupa Peraturan Daerah (Perda).
Besaran modal juga harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, terlebih pemerintah saat ini menghadapi berbagai penyesuaian transfer dan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat.
“Apalagi saat ini pemerintah daerah menghadapi berbagai penyesuaian transfer dan kebijakan keuangan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Karena itu, besaran penyertaan modal untuk Perumda Air Minum, PPJ maupun BPR belum dapat dipastikan.
“PDAM berapa, PPJ berapa, BPR berapa, atau di-include-kan dalam satu Perda nanti sekian. Pembagiannya untuk BUMD A dan B berdasarkan hasil kajian,” ungkap Nanan.
Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan urgensi pengembangan masing-masing BUMD. Penyertaan modal diharapkan benar-benar berdampak terhadap peningkatan pelayanan sekaligus kinerja bisnis perusahaan.
Lokasi kantor Perumda PPJ juga belum ditentukan. Penetapannya akan menyesuaikan dengan core business yang dipilih.
“Jangan sampai core business-nya di daerah ini, kantornya jauh dari core business-nya,” paparnya.
Dengan demikian, UKK 20 calon pengurus BUMD bukan sekadar proses memilih figur untuk mengisi jabatan direksi dan pengawas. Jajaran yang terpilih nantinya menghadapi target konkret, mulai dari perluasan akses air bersih hingga membangun bisnis Perumda PPJ yang sehat dan mampu menjalankan fungsi strategis pemerintah daerah.
Keberhasilan BUMD akan ditentukan tidak hanya oleh figur yang duduk di jajaran pengurus, tetapi juga kejelasan arah bisnis, kecukupan modal, efisiensi organisasi serta kemampuan perusahaan menjawab kebutuhan masyarakat.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
