SUARA CIREBON – Bupati Cirebon H. Imron mendorong penguatan kerja sama antardaerah di wilayah Ciayumajakuning untuk menjaga ketersediaan pangan dan mengendalikan inflasi.
Hal itu disampaikan Imron saat menghadiri High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Semester I 2026 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Cirebon bersama TPID dan TP2DD se-Ciayumajakuning, Selasa, 15 September 2026.
Imron mengatakan, kondisi wilayah Ciayumajakuning yang saling bergantung membuat pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial oleh masing-masing daerah.
Berita Terkait
“Kalau kita berbicara inflasi tidak bisa cuma berbicara kabupatennya saja, tapi ada ikatan saling melengkapi di antara kabupaten. Jadi Ciayumajakuning ini harus solid,” kata Imron.
Ia mencontohkan Kota Cirebon yang memiliki keterbatasan lahan pertanian sehingga bergantung pada pasokan dari daerah sekitar. Kabupaten Cirebon juga masih mengandalkan sejumlah komoditas pangan dari Kabupaten Kuningan dan Majalengka.
“Kalau masalah sembako, kita pun mengandalkan dari Kuningan dan Majalengka. Jadi pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu daerah saja,” ujarnya.
Menurut Imron, kerja sama TPID se-Ciayumajakuning perlu diarahkan pada langkah konkret, seperti pertukaran data kondisi pangan, pemetaan daerah surplus dan defisit, penguatan kerja sama pasokan, serta respons cepat ketika terjadi tekanan harga komoditas.
Di Kabupaten Cirebon, pengendalian inflasi dilakukan melalui strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. Imron menilai strategi tersebut perlu diperkuat melalui koordinasi lintas daerah.
Ia juga meminta BI Cirebon terus memberikan informasi dan solusi ketika terjadi potensi kenaikan inflasi di daerah.
“Kalau memang di Kabupaten Cirebon inflasinya naik, kami minta tetap mengadakan kegiatan ini dan memberikan solusinya,” katanya.
Imron mencontohkan koordinasi dengan BI ketika terjadi tekanan harga cabai. Saat itu, kebutuhan pasokan cabai didukung dari daerah di luar Jawa untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga.
“Jadi kegiatan semacam ini kami minta diadakan rutin dan terus diawasi,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Cirebon Wihujeng Ayu Rengganis mengatakan, HLM TPID dan TP2DD menjadi forum koordinasi untuk memperkuat stabilitas harga, ketahanan pangan dan percepatan digitalisasi daerah di wilayah Ciayumajakuning.
Dalam forum tersebut dibahas perkembangan inflasi, tantangan yang berpotensi memengaruhi stabilitas harga, serta penguatan strategi 4K.
Kepala daerah se-Ciayumajakuning juga menandatangani komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan memperluas digitalisasi daerah. Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi komoditas pangan strategis, kerja sama antardaerah (KAD), peningkatan sinergi antarwilayah serta mitigasi risiko yang dapat mengganggu ketersediaan pangan.
Dalam kegiatan yang sama, dilakukan penyerahan bantuan sarana dan prasarana kepada kelompok tani di wilayah Ciayumajakuning untuk mendukung produktivitas pertanian dan ketahanan pangan.
Selain pengendalian inflasi, forum TP2DD membahas percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui penguatan transaksi non-tunai. Digitalisasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas transaksi pemerintah daerah.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
