SUARA CIREBON – DPRD Kabupaten Cirebon menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap transfer pemerintah pusat dalam Rancangan APBD (RAPBD) Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp4,26 triliun.
Sorotan tersebut disampaikan sejumlah fraksi dalam rapat paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi terhadap RAPBD 2027, Senin, 14 September 2026.
Fraksi Golkar mencatat, dari proyeksi pendapatan daerah sekitar Rp4,26 triliun, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp1,05 triliun. Sementara pendapatan transfer mencapai sekitar Rp3,20 triliun.
Perwakilan Fraksi Golkar, Ujang, menilai komposisi tersebut menunjukkan Kabupaten Cirebon masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat.
“Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah ditargetkan sekitar Rp4,26 triliun. Dari jumlah tersebut, PAD sekitar Rp1,05 triliun, sedangkan pendapatan transfer mencapai sekitar Rp3,20 triliun,” kata Ujang saat menyampaikan pandangan umum fraksi.
Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menyiapkan terobosan untuk memperkuat kemandirian fiskal. Menurut Ujang, upaya tersebut tidak cukup hanya dengan menaikkan target PAD atau meningkatkan penagihan pajak.
Berita Terkait
“Kami minta eksekutif punya terobosan untuk meningkatkan kemandirian fiskal,” tegasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Ujang, perlu mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Cirebon, mulai dari perdagangan, jasa, pertanian, perikanan, industri hingga pariwisata.
“Jangan sampai masyarakat diminta membayar lebih banyak, sementara pemerintah belum sepenuhnya berhasil mengoptimalkan potensi penerimaan yang sudah tersedia,” ujarnya.
Selain pendapatan, struktur belanja RAPBD 2027 turut menjadi sorotan DPRD. Fraksi PDI Perjuangan mencatat belanja operasi mencapai sekitar Rp3,32 triliun, sedangkan belanja modal hanya sekitar Rp361,21 miliar.
Perwakilan Fraksi PDIP, Solekha, meminta komposisi belanja tersebut dievaluasi agar anggaran lebih besar memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat.
“Komposisi tersebut perlu dievaluasi agar anggaran daerah lebih banyak memberikan dampak langsung terhadap pembangunan dan kebutuhan masyarakat. PDIP mendorong efisiensi belanja barang dan jasa agar sebagian anggaran dapat dialihkan untuk memperbesar belanja modal, terutama pembangunan infrastruktur,” kata Solekha.
Solekha menilai pembangunan jalan dan irigasi perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan sektor pertanian. Dalam RAPBD 2027, alokasi jalan, jaringan dan irigasi sekitar Rp231,57 miliar.
“Anggaran sekitar Rp231,57 miliar untuk jalan, jaringan dan irigasi harus benar-benar difokuskan pada kebutuhan masyarakat serta mendukung ketahanan pangan petani,” ujarnya.
Fraksi PDIP juga mempertanyakan proyeksi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp102 miliar. Pemerintah daerah diminta menjelaskan sumber SILPA tersebut secara rinci.
“Angka itu dinilai perlu dijelaskan secara rinci agar diketahui apakah berasal dari efisiensi atau justru karena program tidak terlaksana secara optimal,” kata Solekha.
Sementara itu, Fraksi Golkar menyoroti belanja pegawai yang diproyeksikan mencapai sekitar Rp1,98 triliun. Besarnya alokasi tersebut diminta berbanding dengan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Artinya, belanja pegawai tidak cukup hanya untuk membayar aparatur, tetapi harus menghasilkan birokrasi yang lebih produktif dan pelayanan yang semakin cepat serta mudah,” kata Ujang.
Belanja barang dan jasa yang mencapai sekitar Rp1,28 triliun juga diminta dibedah secara transparan. Pemerintah daerah diminta menjelaskan kebutuhan dan manfaat setiap belanja bagi masyarakat.
“Pemerintah harus mampu menjelaskan apa yang dibeli, seberapa besar kebutuhannya, serta seberapa besar manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
DPRD juga meminta alokasi belanja modal untuk infrastruktur diarahkan pada kebutuhan paling mendesak, terutama jalan, jaringan dan irigasi.
“Infrastruktur harus mampu memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, membuka akses ekonomi dan meningkatkan aktivitas masyarakat,” tandas Ujang.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
