MENGHADAPI musim hujan yang akan berdampak pada banjir dan longsor pemerintah Kabupaten Kuningan melakukan Rakor kesiapan kesiagan menghadapi bencana, bertempat di Ruang Rapat Linggarjati. Jumat (30/11/2018).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kab. Kuningan Drs. Agus Mauludin, mengatakan untuk menghadapi musim penghujan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi Geogisika BMKG Jatiwangi untuk wilayah III Cirebon bahwa mulai Bulan Desember 2018 hingga Maret 2019 akan terjadi curah hujan yang tinggi dan merata. Untuk siaga darurat mulai 1 Nop hinga 31Mei 2019.
Ia menyebutkan wilayah potensi kawasan rawan bencana gerakan tanah dan tanah longsor ada di 15 kecamatan diataranya Kuningan Selatan, diantaranya Kec. Darma ada sebagian, Selajambe, Subang, Cilebak, Ciwaru, Karangkencan, Ciniru, Hantara , Cibereum , Cibingbin, Garawangi, Luragung.
Semntara itu. Sekda Kuningan Dr. Dian Rachmat Yanuar, M.Si yang sekaligus Kepala BPBD Kuningan, menyampaikan, Terima kasih dan apresiasi atas ikhtiar yang sudah dilakukan selama ini kendati ditengah tengah keterbatasan. Sehingga bencana dapat diminamilisir.
“Semoga dengan keterbatasan tidak menyurutkan untuk melayani masyarakat,”ungkapnya seperti disampaikan Humas Pemkab Kuningan.
Ia berharap dalam pelaksanaan kita harus bangun sinergisitas agar dapat bekerja dengan efektif. Dan harus mampu dan bisa melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana.
Hal yang penting juga, menurutnya, bagaimana mayarakat memiliki kemandirian dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan kualitas data dan informasi terhadap kondisi cuaca maupun bencana. Hal yang perlu kita dapat perhatian.
Kepala Perhutani Kuningan Adm. Tedy Sumarto mengatakan, bahwa pihak kami juga sudah melakukan pemetaan dalam upaya pencegahan bencana. Kejadian bencana bisa juga karena faktor geologi tanah. Kaitan dengan penebangan pohon tidak sembarangan melainkan atas dasar SOP nya. Kami juga melakukan tindakan tegas jika ada warga yang melakukan penebangan dan pembukaan lahan. Untuk mengawasi lahan seluas 26.000 ha perlu adanya kerjasama.
Dandim 0615 mengatakan, lakukan Mitigasi- Pemetaan wilayah dalam rangka penanggulan bencana. Mulai monitoring, Himbauan, memberikan pelatihan dan lainnya.
“Hal ini upaya pencegahan sosialisasi dan pencegahan bencana di tiap desa rawan bencana. kita harus berpikir dan bertindak untuk mencegah,”katanya.
Hadir dalam rapat tersebut dari Tim Resksi Cepat yang sudah dibentuk terdiri dari SKPD, TNI, Polri, Perhutani, BUMN, BUMD, Telkom, PLN, PDAM serta forum relawan penaggulangan bencana. (Ade)
