Masih Dirahasiakan, Pemprov Jabar Siap Paksa Pusat untuk Setujui Pemekaran
CIREBON, SC- Janji kampanye pasangan HM Ridwan Kamil-H Uu Ruzhanul Ulum yang akan membentuk daerah otonom baru (DOB) atau pemekaran mulai diperjuangkan untuk direalisasikan. Upaya-upaya pun telah dilakukan baik dari bawah maupun di atas sebagai pemngambil kebijakan.
Setelah mendengarkan pendapat dari sejumlah pihak yang berasal dari daerah yang bakal dimekarkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat juga berjanji untuk berupaya keras mendorong pemerintah pusat agar menyetujui pembantukan DOB.
Tak tanggung-tanggung, ada 12 DOB yang diajukan, salah satunya adalah Kabupaten Cirebon, terutama untuk kawasan di wilayah timur. Pemprov seperti disampaikan Wakil Gubernur Jabar, H Uu Ruzhanul Ulum, sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk pemekaran.
Bahkan, pihaknya akan sedikit memaksa untuk merealisasikan apa yang telah menjadi janji kampanyenya, tentu sesuai peraturan yang ada. “Jawa Barat akan maksa,” ujar Uu sambil tertawa kepada wartawan, Kamis (6/12/2018).
Menurut Uu, tujuan pemekaran adalah agar pembangunan di Jabar bisa merata dan mendapat porsi yang lebih besar. Dari situ, masyarakat memiliki solusi untuk meningkatkan kesejahteraan.
Atas dasar itu, pemprov berharap pemerintah pusat menyambut baik gagasan ini. Dari alasan itu, dapat dikatakan bahwa pemekaran DOB sangatlah penting.
Baginya, tidak ada alasan pemerintah pusat menghambat rencana tersebut, karena tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. “(Untuk kesejahteraan) kenapa dihambat. Itu berarti tidak pro kesejahteraan masyarakat,” tandas Uu.
Untuk tahap awal Pemprov Jabar hanya bisa memprioritaskan untuk memperjuangkan 3 DOB dari 12 yang diharapkan. Itulah yang sedang gencar dilakukan komunikasi dengan pemerintah pusat,
Dikatakan, di Jawa Banyak banyak daerah yang jumlah penduduknya besar. Banyaknya penduduk, sementara anggaran terbatas, maka akan menghambat pembangunan, terutama menciptakan kesejahteraan warga.
Ia mencontohkan Kabupaten Bogor yang memiliki penduduk 5 juta jiwa dan punya 50 anggota dewan. Setara dengan Bali dengan jumlah penduduk yang hampir sama tetapi dikelola menjadi sekian kabupaten/kota. Lebih kecil lagi Bengkulu, satu provinsi hanya ada 3 juta jiwa dengan jumlah kabupaten/kota yang lebih banyak.
Pihaknya menuntut keadilan kepada pemerintah pusat dari rasio jumlah penduduk yang ada. Maka pemekaran salah satu solusi, karena dengan banyaknya daerah otonom, maka Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat semakin banyak juga.
Tantangan pemekaran DOB di Jawa Barat adalah kebijakan moratorium atau penangguhan dari pemerintah pusat. Tantangan itu menurutnya jangan dijadikan hambatan, kajian dan upaya pembentukan DOB diharapkan terus berlangsung.
Untuk diketahui sejumlah daerah yang dianggap siap untuk melakukan pemekaran antara lain Cirebon Timur, Garut Utara, Bogor Barat, Bandung Timur. Sejauh ini tahapan awal menuju pemekaran di daerah-daerah tersebut telah dilakukan. (Red/SC)
