KUNINGAN,SC – Musim hujan yang intensitasnya mulai tinggi membuat sebagian masyarakat Kabupaten Kuningan cemas. Pasalnya, musibah longsor mengintai sejumlah daerah dan Pemkab Kuningan harus sigap menyikapinya.
Sekda Kuningan, DR. DianRachmat Yanuar, yang juga Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kuningan, berharap ada sinergitas semua steakholder agar dapat bekerja dengan efektif, dan harus mampu melakukan pemanfaatan sarana dan prasarana dalam menghadapi musim hujan serta antisipasi bencana alam.
“Terima kasih dan apresiasi atas ikhtiar yang sudah dilakukan selama ini kendati di tengah tengah keterbatasan. Sehingga bencana dapat diminamilisir. Semoga dengan keterbatasan tidak menyurutkan untuk melayani masyarakat,” ungkapnya dalam rapat dengan Tim Reaksi Cepat, beberapa waktu lalu.
Hal yang penting juga, menurutnya, bagaimana mayarakat memiliki kemandirian dan tanggap terhadap bencana. Meningkatkan kualitas data dan informasi terhadap kondisi cuaca maupun bencan adalah hal yang perlu mendapat perhatian.
Kepala Pelaksana BPBD, Drs Agus Mauludin, mengatakan untuk menghadapi musim penghujan berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Meteologi Klimatologi Geogisika BMKG Jatiwangi untuk wilayah III Cirebon bahwa mulai Bulan Desember 2018 hingga Maret 2019 akan terjadi curah hujan yang tinggi dan merata. Untuk siaga darurat mulai 1 November 2018 hingga 31Mei 2019.
Ia menyebutkan wilayah potensi kawasan rawan bencana gerakan tanah dan tanah longsor ada di 15 kecamatan di antaranya Kuningan Selatan, di antaranya Kecamatan Darma ada sebagian, Selajambe, Subang , Cilebak. Ciwaru, Karangkencan, Ciniru , Hantara , Cibereum, Cibingbin, Garawangi, Luragung.
Kepala Perhutani Kuningan, Adm. Tedy Sumarto mengatakan, bahwa pihaknya sudah melakukan pemetaan dalam upaya pencegahan bencana. Kejadian bencana bisa juga karena faktor geologi tanah. Kaitan dengan penebangan pohon tidak sembarangan melainkan atas dasar SOP nya. Pihaknya juga melakukan tindakan tegas jika ada warga yang melakukan penebangan dan pembukaan lahan. Untuk mengawasi lahan seluas 26.000 ha perlu adanya kerjasama. (Nungkh)
