MENTERI Dalam Negeri, melalui Kapuspen Kemendagri Bahtiar meminta seluruh bupati/walikota agar menindaklanjuti SuratEdaran (SE) Nomor 470.13/11176/SJ tertanggal 13 Desember 2018 tentang Penatausahaan KTP elektronik yang rusak atau invalid dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.
Dalam SE yang baru ini diatur mengenai pencatatan dan pemusnahan KTP elektronik yang rusak atau invalid dalam proses pelayanan di wilayah masing-masing. Selanjutnya, melakukan pengecekan terhadap KTP rusak atau invalid hasil pencetakan masal tahun 2011 sampai dengan 2013 yang ada dikelurahan, kecamatan, dan kabupaten/kota.
Apabila masih ditemukan KTP elektronik rusak atau invalid, dilakukan pencatatan dan segera dimusnahkan dengan cara dibakar. “Bupati/walikota agar menugaskan jajaran seluruh aparat Dukcapil setempat, camat, dan Satpol PP bergerak serentak di seluruh daerah melakukan pemusnahan KTP elektronik invalid atau rusak dengan cara dibakar,” ujar Bahtiar.
Standar operasional prosedur (SOP) yang baru ini merupakan pengganti SOP sebelumnya yang hanya melakukan pengguntingan terhadap KTP elektronik invalid atau rusak.
Kemendagri mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah, jajaran Dukcapil, camat, lurah dan kepala desa, Satpol PP dan juga aparat kepolisian serta aparat lainnya yang telah membantu pelaksanaan dari surat edaran ini.
Berita Terkait
Bahtiar mengungkapkan bahwa kebijakan ini dibuat semata-mata untuk memberikan kepastian, jaminan dan pencegahan terjadinya penyalahgunaan KTP elektronik rusak atau invalid, serta menimbulkan isu- isu yang kontraproduktif di masyarakat.
“Kita semua berkepentingan agar pelaksanaaan Pemilu 2019 berjalan luber dan jurdil serta aman, damai, tertib, dan lancar,” ungkapnya, Minggu (16/12/2018).
Lebih lanjut, Bahtiar juga menyampaikan, sesuai arahan Mendagri, berita acara hasil pemusnahan KTP elektronik rusak atau invalid agar dilaporkan kepada Mendagri melalui Dirjen Dukcapil. Hal ini dilakukan sebagai langkah-langkah pengamanan terhadap tempat-tempat penyimpanan atau gudang penyimpanan dokumen negara agar terhindar dari pencurian dan penyalahgunaan dokumen negara. (Red/SC)
