SUMBER, SC – Menanggapi nasib ribuan guru honorer yang peningkatan kesejahteraannya masih belum tercover pada APBD 2020, Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi mengaku akan melakukan evaluasi dengan memanggil dinas terkait.
Hal itu akan ia lakukan bersamaan dengan dilakukannya evaluasi akhir tahun seluruh Dinas di lingkungan Pemkab Cirebon. Menurut Imron, saat ini anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru honorer tidak masuk dalam anggaran murni APBD 2020.
Namun Bupati berjanji akan memasukkannya melalui anggaran perubahan tahun 2020. “Iya, kalau enggak ada (di APBD murni), (akan dianggarkan) di (APBD) perubahan,” tutur Imron.
Selain Disdik, Bupati juga memang sudah mengagendakan evaluasi terhadap seluruh dinas. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dinas mana saja yang anggarannya tidak terserap lengkap dengan penyebabnya.
“Ya makanya kita harus ada evaluasi, nanti awal Desember dinas-dinas akan saya kumpulkan (temasuk Dinas Pendidikan). Nanti Pak Sekda yang akan mencarikan waktunya untuk evaluasi, ya di awal bulan Desember,” kata Bupati.
Sayang, Kepala Disdik Kabupaten Cirebon, H Asdullah, tidak ada di kantor dinas tersebut, sehingga belum dapat dikonfirmasi. Menurut stafnya, Kepala Disdik sedang ada keperluan ke Bandung. Sedangkan Sekretaris Disdik mengaku belum mendapat pendelegasian tugas dari Kepala Disdik. Sehingga tidak berani memberi statemen kepada media.
Diberitakan sebelumnya, nasib ribuan guru honorer di Kabupaten Cirebon masih memprihatinkan. Pasalnya, Pemkab Cirebon masih belum menganggarkan peningkatan kesejahteraan mereka pada APBD 2020. Hal itu dibenarkan ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Rasida Edi Priatna, Rabu (27/11/2019).
Menurutnya, anggaran APBD 2020 belum memasukkan anggaran bagi peningkatan kesejahteraan guru honorer. Padahal ketentuan itu sudah di Perda kan sekira dua bulan yang lalu. “Kita sudah perda kan, guru honorer, disana pada pasal 475 kalau enggak salah, disebutkan guru pengganti honornya ditanggung oleh pemda. Itu sesuai perundang-undangan dan diatur keputusan bupati,” kata Rasida.
Namun, kata Rasida, sampai saat ini Perbup yang kabarnya sedang digarap pihak eksekutif dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon, tak kunjung rampung. “Kami sedang nunggu dari Perbup-nya nih. Perbupnya itu yang garap adalah disdik dan eksekutif,” terang Rasida.
Menurut Rasida, saat ini pihaknya juga terus mengejar dan meminta Perbup segera diselesaikan. Agar anggaran untuk guru honorer bisa dimasukkan dalam anggaran perubahan tahun 2020. “Anggaran, disana enggak tercover. Nanti diupayakan dalam perubahan, karena pada anggaran murni sudah tidak bisa,” tuturnya.
Rasida mengaku merasa prihatin dengan nasib guru honorer. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya merealisasikan janji peningkatan kesejahteraan mereka. “Tolong guru itu dimanusiakan, masa satu bulan honornya cuma rp 300 ribu. Tolong dibantu dari APBD, apa sih sulitnya,” tukasnya.
Untuk guru honorer SMP, dewan mengusulkan honornya Rp25 ribu per jam. Sedangkan untuk guru honorer SD, honornya sesuai tahapan. Guru yang sudah mengajar satu sampai lima tahun ada perbedaan honor dengan guru yang sudah enam tahun sampai sepuluh tahun. (Islah)