Ketua Dewan Pendidikan Tegaskan Kesejahteraan Tanggungjawab Pemda
SUMBER, SC- Aksi damai yang dilakukan Forum Honorer Pendidik Tenaga Kependidikan (FHPTK) Kabupaten Cirebon pada Selasa (3/12), mendapat dukungan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi. Politisi PKB itu sepakat bahwa upah honorer di Kabupaten Cirebon harus ditingkatkan.
Ditemui usai menghadiri pengukuhan peningkatan tipologi Polres Cirebon menjadi Polresta Cirebon, Luthfi menegaskan, upah honorer di Kabupaten Cirebon bukan saja harus ditingkatkan, tapi juga harus diberi standarisasi yang ideal.
“Kenaikan upah honorer harus dilakukan dan diberikan standarisasi yang ideal. Juga ketersediaan kesempatan kerja baik yang ciptakan oleh pemerintah maupun swasta,” ucap Luthfi singkat.
Di tempat terpisah, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon, Aceng Sudaman SH, mengatakan, Pemerintah Daerah memang harus mengakomodir aspirasi para honorer di Kabupaten Cirebon. Karena hal itu berkaitan dengan kesejahteraan mereka.
Jika sampai tidak diakomodir, maka dikhawatirkan akan terjadi gejolak dan imbasnya honorer, khususnya guru, tidak mau lagi mengajar.
“Pemda harus bertanggungjawab kalau sampai tenaga pendidik pengganti mogok atau tidak mau mengajar. Nanti SDM dan anak didik di Kabupaten Cirebon terbengkalai. Jadi kalau mereka tidak mau mengajar, mau bagaimana,” kata Aceng Sudarman, Rabu (4/12).
Mantan Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon itu juga menegaskan, saat ini Pemda sudah tidak bisa lagi berkata tidak, dan mengelak dari aspirasi ribuan honorer. Karena, lanjut Aceng, sebelumnya sudah ada pembahasan dan Peraturan Daerah (Perda) juga sudah dibuat dan disahkan.
Realisasi tuntutan honorer ada di tangan Pemda, mau atau tidak memenuhinya. “Ini tinggal kemauan dari Pemda saja. Kalau sampai tidak diakomodir ya tidak manusiawi. Indonesia merdeka sudah lama, tapi masih ada yang hanya mendapat upah Rp 150 sampai Rp 300 ribu perbulan,” tandas Aceng.
Jika Pemda tetap keukeuh dan tidak mau mengakomodir aspirasi honorer di Kabupaten Cirebon, maka pihaknya mendukung honorer diinstruksikan untuk melakukan aksi massal dengan berhenti mengajar. “Mogok ngajar saja sudah. Mau apa kalau begitu. Kemarin saja siswa sudah rugi waktu gurunya pada demo,” ungkapnya. (Islah)
