Salahsatunya seperti disampaikan Tokoh Masyarakat Kabupaten Cirebon sekaligus aktivis antikorupsi, Ade Riyaman. Menurut dia, bupati di daerahnya yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, harus menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat yang ada.
“Dengan adanya Hari Antikorupsi Sedunia yang diperingati hari ini, kita berharap Kabupaten Cirebon sudah saatnya bangkit, permasalahan-permasalahan kemaren adanya OTT dan persoalan daerah, kami mencoba mengurai permaslaahan ini. Kabupaten Cirebon harus benar-benar bebas dari korupsi,” kata Ade Riyaman saat jumpa pers, di wilayah Perbutulan Kecamatan Sumber, Senin (9/12).
Pihaknya juga mengimbau kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar bisa lebih baik, sesuai tufoksinya masing-masing. “Dan kepada Pak Kajari dan Pak Kapolresta yang baru, diharapkan bekerja secara riil serta punya produk atau ada bukti dalam menjalankan tugasnya di sini,” ujar Ade.
Sebab kata dia, Kabupaten Cirebon pernah mendapat predikat daerah kedua terkorup di Indonesia. Maka, kata dia, semua yang berwenang, sudah saatnya untuk bekerja keras, agar citra daerah ini benar-benar membaik, tidak ada lagi praktek-praktek korupsi.
“Kami berharap Kabupaten Cirebon ke depan bisa menjadi daerah percontohan. Adapun persoalan yang sedang ditangani KPK, mudah-mudahan bisa segera tuntas, tidak terus berlarut-larut,” ungkap Ade.
Ia yang juga Calon Wakil Bupati Cirebon ini melanjutkan, para OPD yang ada di Pemkab Cirebon sekarang juga harus satu komando di bawah bupati. Serta tidak ada lagi copy paste dari program-program sebelumnya dalam membangun daerah ini.
“Dan kita butuh dobrakan-dobrakan, serta inovasi-inovasi untuk berlari dalam melakukan pembenahan dan pembangunan di Kabupaten Cirebon, karena kita tertinggal dari kota/kabupaten lainnya,” ujar Ade.
Sinergitas antar semua elemen juga penting dilakukan untuk membangun Kabupaten Cirebon. Jangan sampai ditemukan lagi, pejabat yang susah ditemui baik oleh aktivis, LSM hingga wartawan.
Menurutnya, ada beberapa persoalan daerah yang sampai sekarang belum selesai dan ujungnya sampai di mana itu belum juga rampung. Seperti soal rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang masih menjadi polemik.
“Dan mestinya tidak perlu menghalangi investor, tapi harus diluruskan dulu, apa yang harusnya pemerintah daerah lakukan,” ungkapnya.
Hal sama juga disampaikan Ketua DPD LSM Laskar NKRI Kabupaten Cirebon, Muhammad Yahya Jaya. Menurut dia, pihaknya mendukung penuh pemberantasan korupsi yang sudah seharusnya benar-benar tuntas.
“Kami ucapkan selamat Hari Antikorupsi Sedunia, langkah-langkah yang sudah kami jalankan yakni mendukung sepenuhnya apa yang dilaukan KPK. Dan kami siap membantu untuk memberantas korupsi di Kabupaten Cirebon,” katanya.
Ada bebebrapa laporan yang diterima pihaknya perihal dugaan korupsi di Kabupaten Cirebon ini. Bahkan sebagian laporan itu ada yang dalam penyidikan, juga ada yang dalam tahap investigasi.
“Kami mempunyai komitmen tinggi dalam menangani korupsi dan sangat mengutuk keras perbuatan korupsi. Dan dari penerimaan pengaduan di lembaga kami, sangat mengaharapkan agar para pejabat harus berhati-hati dan harus melakukan kerja mereka sesuai dengan tufoksinya,” ungkap Yahya. (Kir/Red)