Pertanyakan Legalitas BPD, Pilwu hingga Transparansi APBDes
SUMBER, SC- Masyarakat Desa Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon kembali berunjuk rasa di depan kantor Bupati Cirebon, Jumat (6/12). Sebelum ke kantor bupati, para demonstran juga melakukan aksi yang sama didepan kantor Kesbangpol Kabupaten Cirebon.
Koordinator aksi, Muhani mengatakan, ada dua tuntutan yang disampaikan dalam aksi tersebut. Masyarakat Karanganyar, kata Muhani, mempertanyakan keabsahan BPD dalam pembentukan Panitia Pilwu.
“Kami menuntut keabsahan BPD Karanganyar dan tentang Pilwu. Apakah BPD membentuk Panitia 11 itu sah atau tidak?” ujar Muhani.
Pasalnya, pembentukan panitia Pilwu desa tersebut hanya oleh 3 BPD. Padahal, sesuai aturan minimal dibentuk oleh dua pertiga BPD, yakni lima BPD. Karena total jumlah BPD desa Karanganyar adalah tujuh.
“Ternyata, di sini dari pihak pemda tidak bisa menjelaskan dan menyuruh kami datang ke kemendagri mempertanyakan hal itu. Kami juga dalam menuntut hasil pilwu (merasa) kurang puas (atas jawaban dari pihak pemda) karena kami harus ke kemendagri,” kata Muhani.
Menurut Muhani, hasil Pilwu yang dipertanyakan masyarakat itu karena banyak indikasi kecurangan yang dilakukan panitia Pilwu. “Dugaan kecurangan, salahsatunya saja saya sebutkan itu ada penggelembungan suara dan lainnya juga banyak,” tegas Muhani.
Selain hasil Pilwu, massa juga mempertanyakan APBDes desa Karanganyar yang dinilai tidak transparan. Mereka terpaksa menanyakan hal itu kepada Pemda karena sudah bolak-balik ke kantor desa dan kecamatan tapi tidak mendapat jawaban. Herannya, pihak pemdes dan Kecamatan justru mengaku tidak tahu.
“Selama ini transparansi APBDes tidak bisa kami temukan. Dulu pernah terpampang baliho besar anggaran desa. Kesininya, sudah tidak kami lihat lagi baliho APBDes. Kami ingin desa kami transparan tentang apapun yang ada di desa karanganyar terhadap masyarakatnya,” tukasnya.
Dijelaskan Muhani, masyarakat sudah berkali-kali menanyakannya ke pemdes setempat dan Kecamatan, tapi selalu tidak ada hasilnya. Tercatat, masyarakat sudah empat kali menggelar audiensi dengan pihak pemdes untuk mencari tahu nominal APBDes dan penggunaannya.
“Kami sebagai masyarakat sudah empat kali beraudiensi menginginkan salinan APBDes. Tapi sampai dengan hari ini, di (pemda) sini juga kami belum bisa mendapat jawaban. Tapi tadi pihak pemda mengatakan bahwa mereka berjanji hari selasa akan memberikan salinan APBDes,” ungkapnya. (Islah)
