Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Diminta Pecahkan Masalah Sampah, Lapangan Kerja, dan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan
ASTANAJAPURA, SC- Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi MSi menggelar silaturahim kunjungan kerja dalam rangka reses pertama DPRD Kabupaten Cirebon periode 2019-2024. Reses hari pertama dari tiga hari agenda reses ketua DPRD itu dilaksanakan di tiga titik yakni Desa Japurabakti, Pangenan, dan Desa Buntet, Kecamatan Astanajapura. Dalam tiga hari masa reses, Luthfi menjadwalkan bisa menyerap aspirasi di enam titik.
Di Desa Buntet, tepatnya di Pesantren Al Muttaba kawasan Buntet Pesantren Cirebon (BPC), reses dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, Bersinergi untuk Menyelesaikan Persoalan Pengangguran dan Kemiskinan Di Kabupaten Cirebon itu dihadiri ratusan konstituen yang didominasi ibu-ibu rumah tangga.
Kepada Suara Cirebon, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luhfi mengatakan, dari hasil reses mengemuka tiga aspirasi yang disampaikan masyarakat yakni persoalan sampah, lapangan kerja, dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
“Yang pertama soal sampah, mereka ingin segera ada solusi yang di tiap desa (sampah) belum bisa keangkut. Kedua, soal lapangan kerja di Kabupaten Cirebon susah dan perlu dicarikan. Ketiga, soal pemberdayaan ekonomi perempuan. Ibu-ibu minta difasilitasi untuk pengembangan usaha,” ujar Luthfi.
Berita Terkait
Untuk persoalan sampah, kata Luthfi, seperti yang sudah menjadi target dirinya, persoalan sampah sudah harus selesai pada tahun 2020 nanti. “Yang pasti target kita tetap on track, tahun 2020 soal sampah harus selesai. Jadi enggak ada ruang untuk kita tunda lagi, nanti kita ingin pastikan semua program-program pemerintah bisa menyelesaikan persoalan sampah mulai dari TPA harus segera disiapkan, dicarikan lahannya,” tegas politikus asal PKB itu.
Untuk merealisasaikan target tersebut, pihaknya akan mendorong pengadaan infrastruktur angkutan sampah atau truk. Pasalnya, saat ini armada pengangkut sampah yang dimiliki Pemkab Cirebon hanya 30 unit kendaraan. Padahal, untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan sedikitnya 100 unit kendaraan.
“Kita juga ingin ideal, supaya semua kecamatan terlayani dengan baik angkutannya termasuk kontainer sampahnya. Kemudian tempat pembuangan sementara (TPS) disetiap kecamatan harus diperbaiki,” kata Luthfi.
Selain itu, pihaknya juga sudah merencanakan akan membuka TPA di lima titik di wilayah Kabupaten Cirebon. Namun, Luthfi belum mau buka suara terkait lokasi TPA di empat titik lainnya.
“Kita mau buka (TPA) di lima tempat. Tapi yang empat masih dirahasiakan, nanti keburu susah take over,” terang Luthfi. Salah satu TPA yang sudah disepakati adalah TPA Gunungsantri di desa Kepuh, Kecamatan Palimanan. “(TPA) Gunung santri rencana mau kita besarkan. Anggarannya memang belum bunyi, nanti di (anggaran) perubahan kita sempurnakan,” paparnya.
Dan agar tidak terjadi penolakan warga sekitar TPA, DPRD juga akan mendorong perbaikan infrastruktur jalan seperti yang pernah dijanjikan sebelumnya. “Saya juga baru degar kemarin, jadi nanti di (anggaran) perubahan coba kita penuhi janji-janji yang belum terealisasi,” pungkasnya. (Islah)
