by

BUMD Garam, Urgen?

Dibutuhkan Kebijakan HET untuk Stabilitaskan Harga di Tingkat Petani

SUMBER, SC- Terpuruknya harga jual garam petani di Kabupaten Cirebon pada angka Rp100 hingga Rp70 per kilogram membuat Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi angkat bicara. Menurut Luthfi, pemerintah seharusnya bisa menjamin stabilitas harga jual garam ditingkat petani. Ketika suplay garam over, pemerintah harus membeli semua garam hasil produksi para petani.

Ditegaskan Luthfi, jika yang menjadi persoalan untuk stabilitas harga itu karena belum adanya Harga Eceran Tertinggi (HET) garam, maka tugas pemerintah adalah membuat HET itu. “Ya dibuatlah HET-nya, apa yang enggak bisa (dilakukan pemerintah), tinggal buat HET-nya sekian,” kata Luthfi, Selasa (10/12).

Luthfi menambahkan, jika harga hasil produksi garam petani bisa berada di angka Rp400 per kilogram, dia memastikan petani garam akan sejahtera. “Persoalannya harga garam tidak sesuai dengan harapan mereka. Harganya terpuruk hingga Rp70 per kilogram. Kalau saja harga jual garam bisa di angka Rp400 per kilogram, mereka akan sejahtera,” tukas Luthfi.

Atas kondisi tersebut, lanjut Luthfi, masyarakat petani garam meminta agar pemerintah bisa menjaga stabilitas harga dengan membentuk lembaga seperti BUMD yang menjadi offtaker garam mereka. Sehingga, ketika produksi garam melimpah, BUMD garam sebagai stabilitator harga bisa mengambil peran. “Kalau sekarang kan harga (garam) benar-benar dikendalikan oleh para pengambil keuntungan, pedagang tingkat menengah,” paparnya.

Diberitakan sebelumnya, petani garam mengeluhkan rendahnya harga jual garam pada musim panen tahun 2019. Petani garam menganggap, harga jual di tahun 2019 ini sebagai tahun terburuk sepanjang musim panen garam.

Salahsatu petani garam asal Desa Pegagan Kidul, Kecamatan Kapetakan, Saribah (49) mengatakan, menumpuknya ratusan ton garam digudang penyimpanan terjadi akibat melimpahnya hasil panen namun harga jual sangat rendah yakni Rp260 per kilogram.

Kondisi tersebut, kata Saribah, sangat merugikan para petani garam. Ia mengaku menderita kerugian yang cukup signifikan. “Harganya sangat rendah, ini jelas merugikan kami,” kata Saribah, Sabtu (6/12).

Menurut Saribah, selain harga yang rendah, menumpuknya garam juga terjadi karena panjangnya musim kemarau yang membuat hasil panen semakin melimpah. Saribah menilai, pemerintah lepas tangan dengan kondisi tersebut. Pasalnya, hingga saat ini dia tidak melihat tindakan pasti dari pemerintah dalam mengentaskan persoalan harga.

“Ya kami ingin agar pemerintah mengkoordinir hasil panen para petani garam. Kami membutuhkan penampung atau pengepul dari pemerintah,” ucapnya.

Nasib yang sama juga dialami petani garam di desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan. Bahkan, petani di desa tersebut mengalami nasib yang lebih buruk. Pasalnya, garam hasil produksi mereka tidak ada yang membeli, sehingga garam menumpuk di gudang dan di sepanjang jalan dekat lahan tambak garam mereka.

Kondisi sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Petani garam pun hanya bisa pasrah dan tetap menjalankan aktivitas mereka memproduksi garam. Hasil produksi mereka mayorita hanya ditumpuk dan ditutupi terpal. Sebab, selain harganya anjlok, hanya ada satu-dua orang tengkulak saja yang masih mau membeli garam mereka.

Salah seorang petani garam di Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Tohari (45 tahun) mengaku, sudah hampir dua bulan ini hasil produksi garam para petani tidak ada yang membeli. “Sudah hampir dua bulanan tidak ada penimbang (pembeli) yang membeli garam. Terpaksa garam hanya ditumpuk, kita timbun saja, barangkali nanti nemu harga mahal,” ujar Tohari, Kamis (5/12).

Menurut Tohari, dia menjual garam kepada tengkulak dengan harga Rp 100 per kilogramnya. Padahal, sebelumnya pada awal-awal panen harganya masih Rp 500-700 perkilogramnya. Dijelaskan Tohari, harga Rp 100 per kilogram itu pun masih kotor, belum menghitung upah kuli panggul. “Untuk bayar kuli panggul satu karungnya Rp 4 ribu dan yang satu karung itu paling dapatnya cuma Rp 5 ribu. Jadi masih besar kuli panggul dapatnya kalau tidak kita bawa sendiri garamnya ke tempat tengkulak,” kata Tohari.

Untuk itu, imbuh Tohari, salah satu solusinya ia terpaksa menyimpan garamnya digudang. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk makan, Tohari harus mencari pendapatan lain atau hutang ke tetangga.

Sementara, salah seorang tengkulak garam didesa tersebut, Dul Ghoni (40) mengatakan, salah satu penyebab tidak lakunya garam petani adalah karena produksi garam meningkat. Musim panas yang lebih panjang membuat garam menumpuk. “Selain itu kita tidak ada orderan dari pembeli juga. Informasinya karena ada garam impor masuk, tapi saya juga belum tahu pasti info itu,” katanya.

Dengan alasan tersebut, kata Dul Ghoni, para tengkulak tidak lagi membeli garam para petani. Sebab stok garam yang sudah terbeli juga masih menumpuk di gudang-gudang milik tengkulak. Garam tidak bisa keluar karena tidak ada orderan.

Ia berharap pemerintah memperhatikan kondisi tersebut. Ketika stok garam petani melimpah, pemerintah diminta tidak impor garam. “Stok garam kita itu cukup untuk memenuhi kebutuhan di Indonesia. Apalagi tahun ini musim kemaraunya panjang, jadi harusnya pemerintah tidak impor garam,” ucapnya. (Islah)

Comment