Hari Ini Bupati Ketemu Dewan Bahas Skema Bayar Utang ke RSUD Arjawinangun dan Pengganti Program
SUMBER, SC- Menanggapi tunggakan SKTM yang belum dibayarkan pemerintah kabupaten (pemkab) ke RSUD Arjawinangun, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Edi Rasida menyampaikan bahwa hal itu merupakan kewenangan pihak eksekutif. Oleh karena itu, dalam rapat evaluasi yang digelar belum lama ini, Komisi IV menyarankan agar Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Sosial (Dinsos) segera melaporkannya ke bupati.
“Dinkes dan Dinsos itu harusnya segera laporkan ke bupati. Karena bupati enggak akan tahu kalau tidak ada yang memberi tahu,” ujar Edi Rasida, Senin (20/1).
BACA JUGA: SKTM Nunggak Rp2 M
Menurut Edi, kalau untuk menutup tunggakan itu harus dianggarkan melalui anggaran perubahan, Komisi IV dipastikan akan menyetujuinya. “Mangga dianggarkan, dewan pasti setuju kalau ada usulan dari eksekutif, jika untuk kepentingan masyarakat,” kata Edi.
Dalam rapat evaluasi, pihaknya justru mempertanyakan pembekuan SKTM yang dilakukan secara mendadak. Pasalnya, dampak dari pembekuan mendadak itu, masyarakat tidak mampu menjadi kelabakan.
“Kenapa tidak memberitahu jauh sebelumnya langkah-langkahnya, sehingga masyarakat yang kelabakan. Harusnya Dinkes dan Dinsos laporan ke bupati, langkahnya apa untuk mengatasi masyarakat tidak mampu yang masuk rumah sakit, khususnya negeri,” paparnya.
BACA JUGA: Tak Bisa Bayar, Pasien Miskin Sempat Ditahan Rumah Sakit
Sementara itu, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengaku mendengar kabar tersebut berawal dari adanya Permendagri yang melarang dualisme penganggaran Jaminan Kesehatan (Jamkes). Karena baru sebatas kabar, bupati mengaku belum memahami betul persoalan tersebut.
“Waktu saya menjenguk Pak Jimus ke Rumah Sakit Arjawinanangun saya sempat tanyakan kenapa SKTM ditutup. Karena saya belum begitu paham, kabarnya karena ada Permendagri yang melarang dualisme penganggaran,” kata Bupati.
BACA JUGA: Oleng ke Jalur Kanan, Truk Tangki Dihajar Bis
Meski banyak penghapusan karena bergantinya kebijakan termasuk SKTM, namun pada prinsipnya bupati ingin agar masyarakat tetap terlayani. Menurut Imron, untuk memastikan masyarakat tetap terlayani, pihaknya akan membahas persoalan tersebut dengan DPRD Kabupaten Cirebon.
“Besok (hari ini) kita akan ada rapat dengan DPRD, nanti akan dikemukakan, baik masalah rumah sakit dan lainnya. Dan kita juga ingin penyederhanaan dalam satu proses pelayanan kepada masyarakat. Jadi apa yang harus dilakukan pemkab nanti didiskusikan agar melayani masyarakat tidak salah,” ungkapnya. (Islah)