Sekjen FCTM, Dr Taufik Ridwan, mengungkapkan saat ini proses pemekaran Cirebon timur, masih berada ditingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk bisa mewujudkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Provinsi Jawa Barat, harus menunggu adanya Gubernur Jawa Barat definitif,
dan prosesnya masih menunggu hasil kajian akademisi.
“Ada dua kajian, kajian ibu kota dan kajian kapasitas daerah, nah yang sudah selesai itu kajian ibu kota, terkait kajian kapasitas daerah akan selesai di bulan Juni ini,” ujarnya kepada Suara Cirebon, Selasa, 14 Mei 2024.
Taufik menjelaskan, untuk kajian ibu kota Cirtim, setidaknya ada lima kecamatan yang layak menjadi ibu kota Cirebon nantinya.
Berdasarkan kajian, sedikitnya menghasilkan ada lima kecamatan, yakni Kecamatan Karangwareng, Lemahabang, Karangsembung, Susukanlebak serta Kecamatan Waled.
“Nah nantinya hasil kajian calon ibu kota Cirebon Timur tersebut diajukan, kemudian Kemendagri yang memutuskan,” tuturnya.
Taufik mengatakan, proses pemekaran Cirebon Timur sudah berada di tingkat Provinsi Jawa Barat, sehingga ketika dua kajian ini sudah selesai, nantinya provinsi yang menindaklanjuti, karena SKB di tingkat Kabupaten Cirebon sudah beres, tinggal SKB Provinsi Jawa Barat.
Namun, Taufik menyebut, untuk bisa melakukan SKB Provinsi Jawa Barat tidak bisa dilaksanakan tahun 2024 ini, karena gubernur yang ada merupakan Penjabat Gubernur.
“SKB itu harus Gubernur definitif dan DPRD Provinsi Jawa Barat, kemungkinan SKB Provinsi Jabar ini bisa dilaksanakan di tahun 2025,” ungkapnya. Dirinya berkeyakinan bahwa SKB Provinsi Jabar di tahun 2025 bisa terlaksana.
“SKB Provinsi pasti bisa dilaksanakan, karena daerah induk yakni Kabupaten Cirebon sudah bisa melaksanakan SKB, SKB Provinsi tinggal meneruskan saja,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
