Menurut Luthfi, DPRD juga perlu mencermati kepentingan-kepentingan pemerintah pusat untuk menciptakan suatu kondisi agar lapangan pekerjaan bisa digenjot dan bisa ditingkatkan. Pasalnya, kata Luthfi, di Kabupaten Cirebon sendiri pengangguran masih cukup tinggi. Bahkan, dari 27 Kabupaten dan Kota di Jawa Barat, pengangguran di Kabupaten Cirebon masih tertinggi dengan angka 10,23 persen.
BACA JUGA: Terkait Kecoa di Menu Makan Siang, Hotel Aston Minta Maaf
“Kurang lebih ada 150 ribu orang pengangguran. Ini yang harus kita fikirkan, apa kira-kira solusinya,” ucap Luthfi.
Untuk itu, ketua DPRD itu berharap UU yang akan disempurnakan oleh pemerintah pusat tetap bisa mengakomodir kepentingan para pekerja dan serikat pekerja dan bisa memudahkan investasi. “Harapan kami negosiasi yang dilakukan teman-teman serikat ini, ketenagakerjaan dan investasi bisa menghasilkan produk terbaik,” pungkasnya. (Islah)