“Butuh komitmen kuat di lingkungan BKKBN, khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Ini tidak cukup dengan penandatangan pakta integritas, melainkan bagaimana komitmen tersebut diwujudkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegas Kang Uung, sapaan akrab Kusmana saat membuka entry meeting bersama tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di ruang rapat pimpinan BKKBN Jabar, Jalan Surapati Nomor 122, Kota Bandung, belum lama ini.
BACA JUGA: Jembatan Rp4,4 M Melengkung
Kepala Perwakilan BKKBN Jabar berharap implementasi ZI WBK mampu membentuk karakter dan budaya bagi sumber daya manusia (SDM) berintegritas sekaligus menciptakan sistem yang mampu mencegah dan medeteksi sedini mungkin penyimpangan dalam birokrasi. Sebagai abdi negara, sudah seharusnya semua jajaran BKKBN memegang teguh sebaik-baiknya serta setia kepada tugas.
Disebutkan, dalam pencapaian ZI WBK, seluruh pemimpin pada instansi pemerintah wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara menyeluruh sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang RPJMN. Adapun target maturitas/kematangan penyelenggaraan SPIP untuk 2019 adalah level 3. Banyak syarat yang harus dipenuhi baik dalam konteks kelembagaan maupun unit kerja yang ditetapkan.
“Dalam konteks kelembagaan, indikator mutlak yang harus dipenuhi di antaranya perolehan opini atas laporan keuangan minimal wajar dengan pengecualian (WDP) untuk WBM dan wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk WBBM) serta Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) minimal B,” ungkap Kang Uung.
BACA JUGA: Pura-pura Tunggu Pasien, Seorang Pria Sikat Tas dan HP di RS Sumber Waras Cirebon
Diakuinya, jumlah penduduk yang besar di Jawa Barat menjadikannya sebagai tulang punggung program Banggakencana nasional. Sayangnya kondisi kependudukan Jawa Barat masih memprihatinkan. Selain jumlah yang sangat besar, laju pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi. Persebarannya juga tidak merata. Ini diperburuk dengan rendahnya kualitas SDM. “Ini menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat,” ungkapnya.
Di sisi lain, Uung tetap optimistis ZI WBK menjadi daya ungkit peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kinerja tersebut dengan sendirinya mengatrol pencapaian target program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana) di Jawa Barat.
BACA JUGA: Dewan Merasa Dibohongi DPUPR
Mengutip pernyataan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo pada saat membuka Workshop ZI dan SPIP Bekasi beberapa waktu lalu, Uung menjelaskan lima strategi untuk mewujudkan zona integritas. Pertama komitmen, pimpinan dan karyawan harus terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Kedua, kemudahan pelayanan. Semua pihak harus bersemangat dalam memberikan fasilitas yang baik, meningkatkan pelayanan dan memberi kepuasan publik. Ketiga, menciptakan program menyentuh masyarakat yang membuat masyarakat lebih dekat dengan lembaga. Keempat, monitoring dan evaluasi. Dan kelima, manajemen media. (Red/SC)