MUNDU, SC- Anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Citemu, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, Abdul Halim melaporkan dugaan adanya beberapa program pembangunan tahun 2019 yang belum digelar oleh pemerintah desa setempat kepada Inspektorat Kabupaten Cirebon.
“Kami melaporkan kepada pihak Inspektorat bahwa ada beberapa program pembangunan Tahun 2019 yang belum digelar, seperti plat deker yang berlokasi di halaman masjid, grombyang solokan di RT 2,” kata dia saat wawancara di hadapan pihak Inspektorat.
Selain itu, dia mengungkapkan, pihaknya juga menduga anggaran BUMDes pun tidak dicairkan, termasuk anggaran untuk pembangunan makam situs yang nilai anggarannya disinyalir tak masuk di akal. Bahkan, pihaknya merasa kecewa atas kunjungan Inspktorat Kabupaten Cirebon yang hanya melakukan pengecekan di beberapa titik saja.
“Selama ini kami dari pihak LPMD tidak pernah dilibatka dalam program apapun,” kata Abdul.
BACA JUGA: ODP Covid-19 di Kabupaten Cirebon Meningkat Tajam
Sementara itu, Inspektur Pembantu (Irban) 2 Inspektorat Kabupaten Cirebon, Koko membenarkan terkait adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat setempat.
“Pada prinsipnya kami akan melakukan tugas kami sebaik mungkin, terkait langkah apa saja yang akan dilakukan, tentunya kami akan melakukan segala sesuatunya berdasarkan hasil temuan, dan hal tersebut baru akan kami ketehui setelah tujuh hari dari hasil setelah kami turun di lapangan,” jelasnya.
Berita Terkait
BACA JUGA: Saling Lempar Guru Honorer
Jika nanti diketahui adanya sesuatu yang kurang, lanjut dia, maka pihaknya akan melakukan langkah kongkrit. Namun semuanya baru dipastikan setelah selesai dilakukan pengecekan seluruh desa di Kecamatan Mundu.
Sementara itu, Kuwu Desa Citemu, Supriyadi membantah tudingan LPMD terkait dugaan tidak terealisasinya program pembangunan tahun 2019 tersebut.
BACA JUGA: PT KAI Daop III Cirebon Cegah Coronavirus
“Kami sudah melaksanakan semua program pembangunan desa, jadi tidak benar jika ada informasi ada bahwa kami tidak melaksanakan program pembangunan desa,” katanya kepada Suara Cirebon, Senin (16/3/2020). (Agus)
