Keinginan Komisi I, Meski Belum Melihat Dampak Negatif, Baru Efek Psikologis
SUMBER, SC- Kekosongan posisi wakil bupati (wabup) Cirebon di tahun pertama periode kepemimpinan H Imron MAg, membuat langkah kerja pemerintahan tidak maksimal. Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon akan mendorong agar kekosongan jabatan wabup cepat terisi.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori mengatakan, Komisi I ingin struktur Pemkab Cirebon bisa segera komplit, yakni ada bupati dan ada wabupnya. Oleh karenanya, eksekutif harus bisa memaksimalkan tahun pertama di periode awal kepemimpinan Bupati Imron dengan mempercepat pengisian posisi jabatan wabup.
Berita Terkait
“Jadi, terkait wabup kita harap bisa dipercepat, di luar kontek ada politik atau tidak, yang jelas administratif struktur (pemerintahan) tahun pertama di awal periode ini harus kita maksimalkan,” ujar Hasan Basori, Jumat (28/2/2020).
BACA JUGA: Gara-Gara Jalan Berlubang, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Mendapat 18 Jahitan di Kepala
Menurutnya, Komisi I akan mendorong pengisian wabup dipercepat. Pasalnya, ibarat sebuah rumah tangga, posisi wabup merupakan bagian dari struktur rumah tangga.
Hasan Basori menjelaskan, yang akan dilakukan Komisi I adalah mencoba memberi dukungan moril kepada pihak eksekutif. Jika dalam batas waktu tertentu posisi wabup masih kosong, maka Komisi I akan menggelar rapat membahas persoalan tersebut.
“Kalau untuk datang (mendesak) Kemendagri saya belum bisa berkomentar lebih jauh, karena itu mungkin terkait unsur-unsur lain yang belum saya pahami,” kata Basori.
Dia menyampaikan, sampai saat ini Komisi I belum melihat ada dampak negatif dari kekosongan jabatan tersebut. Namun, dampak secara psikologis dan dampak lainnya dinilai bisa mempengaruhi ritme pemerintahan.
Dengan kata lain, bahwa bupati tidak one man show. Bupati bisa berkolaborasi bersama dengan wabup untuk memaksimalkan ritme Dinas-Dinas yang bisa secepatnya mengeksekusi kegiatan.
BACA JUGA: PPDB 2020 Sistem Zonasi Hanya 50%.
“Yang jelas ketika seorang bupati menginstruksikan kepada para kepala dinas untuk cepat melakukan eksyen ya saya pikir bupati bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau dengan dampak psikologis yang lain, saya pikir itu punya pengaruh,” tegas Basori.
Dia berharap, kelengkapan komposisi DPRD bisa diimbangi dengan kelengkapan struktur pihak eksekutif agar bisa saling melengkapi.
Sebelumnya, Bupati Cirebon Drs H Imron MAg mengaku capek bekerja tanpa Wabup. Ia juga ingin agar rekomendasi Calon Wabup dari DPP PDI Perjuangan segera turun agar posisi jabatan yang kosong tersebut bisa segera terisi. Namun, sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Bupati juga masih bertanya-tanya perihal kepastian turunnya rekomendasi tersebut. “Belum, saya juga bertanya turunnya dimana, saya kan ketua. Saya khawatir turunnya salah alamat,” kata Imron.
Menurut Imron, semula dirinya mendengar kabar bahwa rekomendasi Cawabup Cirebon akan dibahas dalam Rakerda bersamaan dengan pembahasan Calon Bupati (Cabup) di beberapa daerah di Jawa Barat yang akan mengikuti Pilkada serentak. Namun, kata Imron, setelah Rakerda usai dirinya mengaku masih belum mendengar kabar nama Cawabup yang direkomendasi DPP PDI Perjuangan.
BACA JUGA: Wismantono Pimpin KSOP Kelas II Cirebon
“Kalau dari DPC ada 19 orang, tapi saya belum mendengar siapa yang direkom. Untuk deadline, enggak ada target karena (rekomendasi) kewenangan pusat,” kata Imron.
Sebenarnya, Imron mengaku capek kerja sendirian. Ia ingin rekomendasi segera turun agar bisa cepat ada wakil Bupati. “Kalau saya justru lebih senang kalau rekomendasi cepat turun,” ucapnya. (Islah)
