CIREBON, SC- Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon mewacanakan akan melakukan pendataan dan penyekatan warga di jalan raya sebagai bentuk pencegahan Covid-19. Hal ini menimbulkan tanggapan negatif dari berbagai elemen masyarakat, karena dinilai tidak tepat.
Seperti yang dikatakan Panglima Tinggi Laskar Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz. Dia menegaskan kepada Suara Cirebon, bahwa dirinya sangat tidak setuju akan adanya wacana tersebut.
“Yang paling penting Pemda Kota Cirebon harus gerak secara cepat, karena menurut kami penanganan Covid-19 ini tidak bisa dibikin main-main,” kata dia di Markas Laskar Macan Ali Cirebon, Selasa (14/4/2020).
BACA JUGA: Merasa Prihatin, Hj Een Rusmiyati Urug Jalan Berlubang
Ia mengatakan, lebih baik Pemerintah Kota Cirebon membuat tim satgas penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan hingga tingkat RT/RW. “Untuk mendata pendatang, apalagi menjelang bulan puasa dan lebaran, pendatang yang dari daerah episentrum Covid-19 itu harus di data, mereka kan ODP,” katanya.
Tak hanya itu, Prabu Diaz pun menyarankan, Satgas Covid-19 di tingkat kecamatan sampai RT dan RW harus juga melakukan pengecekan kepada masyarakat yang tidak terdampak Covid-19 saja.
“Masyarakat yang tidak terdampak juga harus didata, seperti masyarakat yang memiliki penyakit yang lain, jadi pemda harus melakukan itu,” ujarnya.
Berita Terkait
BACA JUGA: DPC PDIP Kota Cirebon Rutin Gelar Bhakti Sosial
Namun, apabila Kota Cirebon melakukan pendataan di jalan, kata Diaz, hal ini akan sangat mubazir. Sebab, Kota Cirebon sebagai kota pusat perdagangan dari daerah sekitarnya, seperti Indramayu, Majalengka dan Kuningan. Jadi yang melintas di jalan tersebut bukan warga Kota Cirebon saja.
“Contohnya pedagang di Pasar Kanoman dan Jagasatru. Dari luar Cirebon Kota yang dagang, kebanyakan Kuninga. Nah apakah harus didata setiap hari mereka ini, kan mubazir tuh,” ujarnya.
Diaz mengungkapkan, untuk Kota Cirebon belum waktunya melakukan penyekatan karena akan berdampak pada sosial dan ekonomi yang tinggi. “Sangat bahaya sekali kalau penyekatan, terkecuali Cirebon sudah siap. Kalau penyekatan otomatis kebutuhan masyarakat tanggung pemerintah, terutama sembako,” paparnya.
BACA JUGA: Walikota Dinilai Lamban Tangani Covid-19
Dalam kesempatan ini, dia juga mempertanyakan terkait pernyataan Walikota Cirebon yang menyatakan Kota Cirebon zona merah Covid-19. “Dasarnya apa sebuah daerah disebut zona merah, zona kuning, atau hijau. Saya sangat mendukung tokoh-tokoh NU belum waktunya Kota Cirebon sebagai zona merah,” tandasnya. (M Surya)
