ASTANAJAPURA, SC- Disinyalir banyaknya terjadi pungutan liar (pungli) saat penyaluran bantuan pemerintah baik dalam bentuk PKH (Program Keluarga Harapan ) maupun BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai), Camat Astanajapura, M Iing Tajudin beserta unsur TNI/Polri melakukan tinjauan langsung penyaluran BPNT di desa se-Kecamatan Astanajapura, Rabu, (8/4/2020). Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi sekaligus agar tidak terkesan sebagai hal yang biasa.
Iing menuturkan, masih banyak hal yang harus dievaluasi, khususnya dalam masalah kualitas beras maupun jumlah telur yang seharusnya diterima oleh masyarakat penerima manfaat.
BACA JUGA: Sudah Setahun, Tanggul Longsor Belum Diperbaiki
“Karena berdasarkan pantauan, kualitas berasnya rendah dan jumlah telur yang diterima seharusnya dalam jumlah kilo, namun di lapangan yang didapat masyarakat dalam jumlah butir, dan, rata-rata hanya tujuh butir,” ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, dia berharap agar semua petugas atau kordinator program tidak melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Seandainya sebelumnya hal ini terjadi, untuk selanjutnya agar tidak terjadi lagi. “Saya tegaskan, jika masih ada temuan terkait hal tersebut, maka akan kami tindak tegas,” paparnya.
BACA JUGA: Seluruh Pegawai Kecamatan Astanajapura Akan Lakukan Tes Kesehatan
Lebih lanjut, Tajudin mengucapkan, hal itu perlu dilakukan agar semua pihak yang bertanggungjawab lebih mengutamakan kepentingan masyarakat. “Dan, jangan sekali-kali memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya,” tandas Iing.
Dari pantauan Suara Cirebon, penyaluran BPNT yang diterima warga berupa beras 13 Kg, telur 7 butir, dan daging sapi 3,3 ons. (Agus)
