MAJALENGKA,SC- Tidak tercapainya Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perubahan APBD 2019 menjadi sorotan Fraksi Restorasi Pembangunan dan Fraksi Golkar dalam pandangan umum dewan terhadap LKPJ Bupati dan Wakil Bupati tahun 2019.
Melalui juru bicaranya M.Fajar Sidiq CH, Fraksi Restorasi Pembangunan sangat menyayangkan tidak tercapainya target PAD yang ditargetkan sebesar Rp 480,737 miliar, hanya terealisasi RP 439,881 miliar atau sebesar 91,50 persen. Tidak tercapainya target dipengaruhi oleh rendahnya realisasi target pajak daerah yang dianggarkan Rp 148 ,715 miliar,namun terealisasi sebesar Rp.123,650 miliar atau hanya 83,15 %.
“Realisasi ini jauh lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya, Fraksi Restorasi Pembangunan berpendapat bahwa pemerintah belum serius mengimplementasikan kebijaknyang yang telah direnacakan dalam pencapan pendapat daearah,” tegasnya, pada rapat paripurna DPRD Majalengka, Selasa (14/4/2020).
BACA JUGA: TNI-Polri Buka Dapur Umum
Berkenaan dengan hal tersebut kata Fajar fraksinya segera merealisasisakn rencana kebijakan pemerintah daerah dalam untuk capian pajak daerah yang terdiri dari 6 lanhkah kebijakan. Enam kebijakan tersebut, segera lakukan percepatan penyusunan peraturan pelaksanaan Perda Tentang Pajak Daerah, Perhitungan kembali potensi dan sumber penerimanan pajak sebagai data base penghitungan target penerimaan. Kemudian penyederhaan sistem pembayaran pajak daerah, sosialisasi pajak daerah pada masyarakat.
Selanjutnya penegakan peraturan pajak daerah dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang mentaati peraturan, serta peningkatan pengawasan pengelolaan pajak daerah. “Dalam hal ini Fraksi Restorasi Pembangunan memanang bahwa kebijakan ini masih belum dapat dilaksakanakan oleh pemerintah daerah, dan bahkan terkesa hanya menjadi slogan retorika yang terus diulang setiap tahunya,” tandas politisi PPP ini.
Selain pendapatan daerah, bidang-bidang pembangunan lainya juga mendapat kritikan dari Fraksi Restorasi Pembangunan, di antaranya bidang pendidikan yang dinilai pencapaian kinerjanya masih mengambang.
BACA JUGA: PDP Meninggal, Negatif Corona
Pandapat yang sama juga disampaikan oleh Fraksi Golkar. Melalui juru bicaranya Herni Mardiana Fraksi Golkar berharap pemerintah dapat memperbaikinya pada tahun anggaran 2020 ini. Selain pendapatan daerah, Fraksi Golkar juga menyoroti target pengeluaran pembiayaaan selama tahun 2019 sebesar Rp.41,384 Miliar yang hanya mampu direalisasikan sebesar Rp 28,456 Miliar atau 68,76%. Kecilnya target tersebut pada pembayaran pokok hutang yang hanya tercapai 59,89%.
“Kami berharap hal itu buka dari ketidakmampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pembayaran pokok utang, namun dikarenakan strategi pemerintah dalam mengelola pembiayaan daerah,” ujarnya. (Dins)
