KOTA CIREBON, SC- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Pemantau Kinerja Aparatur Negara (Penjara) Indonesia desak Walikota Cirebon gunakan anggaran tak terpakai untuk kemaslahatan masyarakat di masa mewabahnya Covid-19 saat ini.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Cirebon, Yudi Hadi Surachman, kepada Suara Cirebon melaui sambungan telepon, Selasa (7/4/2020). “Anggaran APBD, juga anggaran yang tidak terpakai dari beberapa dinas yang ada, khususnya untuk anggaran makan minum atau kunjungan kerja dan anggaran infrastruktur harus diprioritaskan pengalihannya,” katanya
BACA JUGA: Simulasi Penyekatan di Kota Cirebon
Yudi berharap, dalam keadaan seperti sekarang ini, Pemerintah Daerah semestinya lebih mengutamakan keselamatan masyarakat. “Kepentingan pembangunan itu, khan, bisa ditunda,” paparnya memberi alasan.
Dengan dikeluarkannya Inpres 4 tahun 2020 dan Permendagri 20 tahun 2020, maka hal itu, menurut Yudi, bisa dijadikan acuan bagi seluruh Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kota dan Kabupaten sehingga kebijakan tersebut bisa diterapkan di daerah.
BACA JUGA: Masyarakat Kota Cirebon “Wayahe Sadar Akhirat”
Berita Terkait
“Karena kondisi daerah berbeda-beda dan tidak semuanya sama, maka, yah, tidak juga harus mengikuti Pemerintah Pusat. Dalam situasi seperti ini, Pemerintah Daerah sebenarnya juga mempunyai kewenangan,” ungkapnya.
Yang jelas, lanjutnya, sekarang rakyat sedang dalam keadaan darurat dapur sehingga pemerintah harus memikirkan bagaimana agar masyarakat dapat mempertahankan dapur tetap ‘ngebul’. “Pemerintah harus segera memberikan subsidi kepada rakyat sebagai solusi, agar rakyat bisa bertahan hidup dan bisa tetap mengikuti anjuran-anjuran pemerintah.” Tegasnya. (M Surya)
