Mereka Akan Membuat Aksi yang Diyakini Bisa Menyerang Balik Statemen Ketua Dewan
SUMBER, SC- Statemen Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi yang menyebut pelaksanaan rotasi mutasi dilingkungan Pemkab Cirebon cacat hukum menuai reaksi dari Pengurus Anak Cabang (PAC) PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon.
PAC PDI Perjuangan ini mulai intens berkomunikasi membahas renacana aksi yang akan dilakukan untuk mengamankan kebijakan bupati yang merupakan ketua DPC partai berlogo kepala banteng itu. Bahkan, dikabarkan ada kadernya yang siap pasang badan untuk mengamankan kebijakan tersebut.
Berita Terkait
BACA JUGA: Ketua Dewan-Bupati Memanas
Ketua PAC Kaliwedi, Mukasan mengaku sudah mengkomunikasikan hal itu dengan PAC-PAC lainnya. Inti dari komunikasi itu, kata dia, yakni membicarakan aksi yang diyakini bisa “menyerang” balik statemen tersebut. Selain itu, dia juga penasaran dengan manuver yang dilakukan Luthfi, apa motif yang melatarbelakanginya sampai melontarkan statemen seperti itu.
“Ya karena (rotasi mutasi) itu kan kewenangan bupati,” ujar Mukasan, Rabu (8/4/2020).
Namun, sambung dia, sampai saat ini pihaknya masih berusaha menahan diri dengan mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi waktu untuk menyikapi persoalan tersebut. “Memang sih beberapa statemennya belakangan ini cukup menohok. Saya melihat, dia tidak ingin melihat PDIP kembali besar di Kabupaten Cirebon,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon, Rudiana SE menilai, reaksi yang ditunjukkan pengurus PAC merupakan hal yang wajar. Pasalnya, sebagai kader partai, mereka tentu merasa berkewajiban mengamankan kebijakan bupati yang merupakan ketua DPC PDI Perjuangan.
BACA JUGA: Luthfi Dukung Abraham PTUN-Kan Bupati
“Manakala ketuanya sedang ada masalah atau diganggu orang, anak buahnya otomatis akan membela dan mengamankan ketuanya, itu wajar. Maklum, karena bupati ini kan ketua DPC jadi mereka juga ingin mengamankan kebijakan bupati,” ujar Rudiana.
Namun, wakil ketua DPRD Kabupaten Cirebon itu meminta agar PAC tidak menyikapi persoalan itu dengan saling serang. Rudiana memaklumi jika soal mutasi telah menimbulkan pro kontra dan puas tidak puas. “Ya tentunya mungkin menurut ketua (dewan) ada yang salah mungkin, ya dijadikan pembelajaran bersama saja. Pak Bupati juga dengan adanya masukan dari ketua, nanti kedepan lebih bisa menempatkan ASN,” papar Rudiana.
Namun, dia menyayangkan masukan yang disampaikan Luthfi dilakukan justru setelah proses pelantikan dilaksanakan. Harusnya, masukan-masukan itu disampaikan jauh hari sebelum pelaksanaan pelantikan. Karena, bagaimanapun pelaksanaan mutasi itu tidak akan selalu sesuai koridor.
BACA JUGA: Gaduh Mutasi dan Rotasi
Sebagai jabatan politik, lanjut dia, tentunya Bupati mempunyai pertimbangan-pertimbangan khusus dalam menempatkan ASN. Sehingga, prosesnya harus mempertimbangkan beberapa unsur, mulai dari unsur proporsionalnya, politisnya dan unsur kepentingannya.
“Tapi ya kita ambil hikmahnya saja untuk Kabupaten Cirebon yang lebih baik,” ungkapnya. (Islah)
