KOTA CIREBON, SC- Pengucuran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 masih menghadapi persoalan yaitu belum dilakukannya verifikasi ulang atau pemutakhiran atas data penerima bantuan hingga menyebabkan tumpang tindih saat pendistribusian.
Menurut Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) “PENJARA”, M. Agung Sentosa, semestinya pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait mengikuti arahan serta syarat yang telah diberlakukan oleh pemerintah pusat.
“Artinya, data yang diserahkan itu harus diverifikasi ulang dan dimutakhirkan. Jadi, kalau ada bantuan sosial seperti sekarang ini, pemerintah pusat tidak kebingungan dan tinggal klik saja. Dan itu bisa meminimalisir adanya kecemburuan sosial di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga: Walikota Minta Warga Disiplin Tangani Covid-19
Tapi yang terjadi di lapangan, menurutnya, tidak pernah ada verifikasi ulang. Sebagai contoh, syarat untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi warga yang tidak menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Jika tidak dilakukan verifikasi ulang, dikhawatirkan, warga yang sudah menerima PKH tetap mendapatkan bantuan Gubernur, sementara warga yang tidak mendapatkan PKH malah tidak mendapatkan bantuan sosial ini,” ujarnya.
Agung pun menyarankan agar realokasi anggaran untuk penanggulangan penyebaran Covid-19 di Kota Cirebon diperbesar. “Pemotongan anggaran sebesar 60% yang diinstruksikan oleh Presiden sepertinya belum maksimal bagi warga yang terdampak Corona. Kalau bisa diperbesar karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan masyarakat Kota Cirebon,” tuturnya.
Baca Juga: KAI Kembalikan Uang Tiket
Agung menyatakan agar semua pihak bekerja sama secara kompak. “Semuanya harus bekerja sama, antara Dinas Sosial dan dinas terkait lainnya sesuai arahan dari pemerintah pusat. Jangan bekerja sendiri-sendiri, yang mengakibatkan tidak terjadi harmonisasi dan tidak nyambung. Sebab ini sudah bukan lagi berbicara kepentingan atau ego. Kalau terus-terusan kaya gitu kasihan masyarakat,” pungkas nya.
Sementata itu, menurut Mahasiswa Unswagati Cirebon, Farizal, pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah sudah sesuai. “Hanya saja, cara pelaksanaannya tidak sesuai sasaran. Kenyataan di lapangan, masih banyak warga mampu yang bisa mendapatkan bantuan dibandingkan warga yang benar-benar membutuhkan. Maka, bagi pihak terkait untuk benar-benar men-sinkronkan data di lapangan agar tidak lagi ada kesalahan dalam pembagian bansos,” kata mahasiswa semester akhir tersebut.
Baca Juga: Pemkot Cirebon Dapat Bantuan APD
Farizal pun menyarankan agar gaji para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilakukan pemotongan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. “Saya rasa anggaran untuk Covid-19 diambilnya jangan cuma pada sektor tertentu, tapi para PNS pun kalau bisa gajinya disisipkan untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,” tandasnya. (Syaefullah)
