Hanya Ada Penambahan Liberalisme, Leninisme, dan Sekuralisme, Tidak Menghilangkan Khilafah
KOTA CIREBON, SC- Nama salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati disebut-sebut ketua DPRD, Affiati AMa saat melakukan klarifikasi, Jumat (10/7/2020). Klarifikasi tersebut terkait dugaan adanya pencoretan kalimat khilafah dalam pembacaan ikrar di depan massa aksi dari Forum Cirebon Bersatu yang menolak RUU HIP, Senin (6/7/2020) lalu.
Affiati menyebut, Fitria Pamungkaswati dari Fraksi PDIP Kota Cirebon yang telah menggagas dan membuat draf kesetiaan pada pancasila tersebut. Menanggapi hal itu, Fitria Pamungkaswati pun membenarkan, bahwa draft kesetiaan pada Pancasila yang dibacakan oleh ketua DPRD Kota Cirebon adalah gagasan dari dirinya dan Frkasi PDIP.
“Ia benar itu naskah dari saya, terus karena ada yang perlu ditambahkan jadi ada tulisan tangan saya secara mendadak, tadinya hanya komunisme dan khilafah saja,” kata Fitria ketika ditemui di ruangannya, Senin (13/7/2020).
Dia mengungkapkan, pada draft tersebut tanpa menghilangkan kata khilafah, hanya ada penambahan kalimat, liberalisme, leninisme, dan sekuralisme. “Itu tanpa menghilangkan kata khilafah, nah pas pembacaan naskah sama saya, di poin ketiga itu kata khilafah tetap disebutkan namun di akhir,” jelasnya.
Dia menegaskan, tidak ada maksud apapun, Niat pembuatan naskah ikrar tersebut hanya ingin membuktikan bahwa PDIP adalah partai yang berideologi Pancasila dan UUD 1945. “Yang jelas kami PDI Perjuangan tidak mencoret kata khilafah, memang draft aslinya seperti itu. Saya cuma hanya menambahkan liberalisme, leninisme, dan sekuralisme,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Fitria menjelaskan, pihaknya telah menawarkan ke audiens yang hadir untuk membacakan ikrar tersebut. Ikrar pun dibacakan, hanya saja kata khilafah dibaca terakhir dan tidak terdengar. Kemudian saat ketua DPRD membacakan, pada kata khilafah sempat berhenti untuk menanyakan apakah khilafah harus dibaca atau tidak. Fitria meyakinkan kata tersebut tetap dibaca, namun ketua DPRD mencoretnya.
“Susunannya kalau saya saat membaca khilafah terakhir, tapi ketua DPRD membacanya setelah kata Pancasila. Dalam video itu kami berdiskusi, apakah dicoret atau tidak, namun ketua DPRD mencoretnya sedangkan yang tulisan tangan dibaca dengan jelas,” paparnya.
BACA JUGA: Beredar Video Pencoretan Kalimat Khilafah, Ketua Dewan Kota Cirebon Minta Maaf
Tak hanya itu, Fitria juga menegaskan, tidak ada persoalan apapun dengan Ketua DPRD Kota Cirebon terkait draf yang dibuat dirinya. “Kalau kita sih enggak ada permasalahan karena saya dan PDI perjuanagan berideologi Pancasila dan jelas menolak paham khilafah, komunisme jelas PDI Perjuangan menolak itu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon Affiat mengklarifikasi dan meminta maaf atas insiden pembacaan ikrar yang mencoret kata khilafah di depan massa aksi yang menolak RUU HIP beberapa hari yang lalu.
Affiati mengatakan, saat itu pimpinan dan anggota DPRD Kota Cirebon menerima perwakilan dari massa aksi yang tergabung dalam Forum Cirebon Bersatu.
“Dialog berlangsung terkait penolakan Haluan Ideologi Pancasila, yang selanjutnya aspirasi itu ditanggapi oleh DPRD,” kata Affiati, di gedung Griya Swala, Jumat (10/7/2020).
Namun pada saat itu pula, sebagai pimpinan Affiati memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua DPRD Fitria Pamungkaswati dari Fraksi PDIP.
“Ibu Fitria yang menawarkan agar semua yang hadir berikrar dengan naskah yang sudah disiapkan, tapi audiens meminta untuk dibacakan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap dan menyetujui ikrar tersebut,” katanya.
Dilanjutkan Affiati, ada tiga poin yang dibacakannya. Namun pada poin ke tiga yang berbunyi “demi Allah kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, leberalisme, leninisme, sekularisme dan khilafah.”
“Saat dibacakan oleh ibu Fitria, pas kata sekularisme massa bertepuk tangan sehingga kata khilafah tidak terdengar,” tuturnya.
Tambah Affiati, ketika giliran dirinya membacakan ikrar, di poin ke tiga tersebut ada kalimat komunisme dan khilafah yang dibawahnya ada tambahan tulisan tangan, liberalisme dan sekularisme.
“Inilah yang membuat saya bingung dalam menyusun urutan bacaannya, karena ide dan konsep pembacaan ikrar bersama ini datangnya dari ibu Fitria secara mendadak yang disampaikan kepada saya. Jadi beliaulah yang paling mengerti susunan kalimat di poin ke tiga itu,” cetusnya.
BACA JUGA: Lapkesdam NU Laporkan Tiga Pimpinan DPRD Kota Cirebon
Atas insiden tersebut, sebagai perawakilan dari lembaga legislatif, Affiati menyampaikan maaf atas kekhilafan pada saat menerima aspirasi Forum Cirebon Bersatu pada Senin (6/7/2020).
“Kami tetap setia pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia serta menolak paham komunisme, khilafah, liberalisme dan sekularisme,” tandasnya.
Selain itu, dalam waktu dekat ini Affiati akan menemui para tokoh-tokoh ulama dan masyarakat di Kota Cirebon. (M Surya)
