KABUPATEN CIREBON, SC- Ratusan data yang tersimpan di dalam empat flasdisk siap membongkar dugaan penyelewengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di beberapa Oragnisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Cirebon. Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Pemkab Cirebon, Abraham Mohamad mengaku memiliki data tersebut untuk membongkar kebocoran PAD. Menurutnya, empat flasdisk yang dipegang dirinya itu, bukan hanya berisi data pada Dinas penghasil PAD saja, tapi juga data dugaan korupsi di beberapa OPD.
Dengan data yang dipegangnya itu, Abraham bahkan mengaku akan membongkar semua bentuk penyelewengan yang telah dilakukan dinas, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Kabupaten Cirebon.
“Akan saya bongkar demi Kabupaten Cirebon yang lebih baik. Saya pegang datanya, saya tidak asbun (asal bunyi, red),” tegas Abraham, Jumat (24/7/2020).
Dia menegaskan, empat flasdisk yang berisi ratusan data dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon itu, juga akan ia buka ke publik. Karena, kata dia, hampir semua SKPD di Kabupaten Cirebon terindikasi korupsi.
“Hampir semua SKPD di Kabupaten Cirebon terindikasi korupsi. Ini saya lakukan demi Kabupaten Cirebon yang bersih dari korupsi. Saya tidak takut sama siapapun,” kata dia.
BACA JUGA: Bupati Cirebon Sentil Statemen Abraham
Dalam menyikapi persoalan tersebut, lanjut Abraham, dirinya juga menantang DPRD Kabupaten Cirebon untuk segera membentuk Pansus. Dia mengaku siap memberikan seluruh data dugaan penyimpangan ke DPRD. Karena tujuan dirinya tak lain hanya untuk memperbaiki kondisi dan birokrasi di Kabupaten Cirebon dan seharusnya direspon oleh bupati.
“Tapi kalau dewan tidak berani membentuk pansus, saya akan buka semua masalah ini ke APH (Aparat Penegak Hukum, red),” kata Abraham.
Disinggung perihal permintaan Bupati Imron agar dia memberikan data ke Bupati, Abraham menegasakan, tidak perlu memberikan data ke Bupati. Sebab dia khawatir nanti justru akan menjadi bergaining jabatan. Mantan Kadishub Kabupaten Cirebon itu berani bersumpah jika buka-bukaan data yang ia lakukan bukan untuk meminta jabatan.
“Kalau ada assesment pun saya tidak akan ikut. Ini saya lakukan supaya semua mata masyarakat terbuka dengan bobroknya birokrasi di Kabupaten Cirebon. Dan saya tidak mau ngasih data ke Bupati,” tegas Abraham.
Saat dirinya menjabat Kadishub Kabupaten Cirebon, sambung Abraham, sebenarnya dia sudah pernah memberikan nota dinas kepada Bupati Cirebon terkait dugaan kebocoran salah satu sektor penghasil PAD, yakni pajak parkir. Namun, saat itu nota dinasnya tidak ditanggapi sama sekali oleh Bupati Cirebon. “Saya sudah pernah melayangkan nota dinas ke bupati waktu itu, tapi ya itu, tidak ada respon sama sekali oleh bupati terkait kebocoran pajak parkir,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg pun akhirnya angkat bicara terkait persoalan ini. Kepada sejumlah awak media, Bupati menyentil pernyataan Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Abraham Muhammad yang telah membuat pernyataan di media massa terkait kebocoran PAD dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Cirebon.
Menurut Imron, sebagai birokrat, seharusnya Abraham membicarakannya terlebih dahulu kepada pimpinannya, dalam hal ini sekda atau dirinya. Selain itu, kata Imron, harusnya Abraham juga menyertakan data ketika membuat pernyataan di media massa. Sehingga, pihaknya bisa melakukan tindakan kepada SKPD yang anggarannya diduga menguap.
“Jadi kalau staf ahli ngomong (harusnya) ini loh datanya. Ya, kalau kita orang birokrat harusnya ngomong dulu, dan penyampaiannya pun dengan data, maka akan kami tindak. Itu kan ngomong langsung ke media, terus ke saya enggak ada tembusannya, jadi mau nindak bagaimana,” ujar Imron, Kamis (24/7/2020).
Jika laporannya benar-benar disertai data atau alat bukti, kata Imron, dirinya sebagai Bupati bisa memastikan prosesnya akan berlanjut hingga dilakukan pemeriksaan oleh inspektorat. “Kalau memang benar, mungkin (pernyataan Abraham) ada bagusnya. Tapi kalau begini enggak kuat karena tidak ada bukti, ya udah buntu. Jadi kalaupun kita menindak dan dinas mengelak, sementara kita tidak punya bukti, ya udah lewat,” tegas Imron.
BACA JUGA: Ketua PWI Cirebon : Perizinan di Kab Cirebon Memang Banyak Pintu
Meski demikian, imbuh Bupati, ia pun tetap berfikiran positif atas statemen Abraham yang terlanjur ramai di media massa tersebut. Bupati ber husnudzon bahwa Abraham punya tujuan lain yang baik melalui statemennya itu. Dijelaskan Imron, hal itu terjadi karena kurang komunikasi saja. Karena, sejak dilantik sebagai staf ahli, Abraham belum pernah berkomunikasi dengan dirinya.
Dan saat disinggung terkait rencana pemanggilan terhadap Abraham bila diperlukan, Bupati mengaku tidak akan memanggil Abraham. “Enggak, untuk apa dipanggil. Makanya nanti (melalui) sekda, (mencari tahu) apakah dia (Abraham) punya data-satanya. Supaya kami bisa melangkah. Karena birokrat ini tidak bisa hanya berdasarkan perasaan, berdasarkan kekesalan saja. Tapi harus berdasarkan bukti,” beber Imron. (Islah)
