PEMKAB Cirebon resmi melaunching #Gebrak Masker (Gerakan Bersama Pakai Masker) di Pendopo Bupati, Selasa (18/8/2020). Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Cirebon, Sekda Kabupaten Cirebon, para kepala dinas dan seluruh pengurus TP PKK se-Kabupaten Cirebon.
Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg mengatakan, Gebrak Masker akan dilakukan dengan memberdayakan TP PKK se-Kabupaten Cirebon guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Imron menilai, TP PKK dapat berperan besar melalui jejaringnya yang ada hingga di tingkat desa. Sehingga, TP PKK sangat potensi untuk menjadi penggerak pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan hal lainnya termasuk dalam pencegahan Covid-19 di Kabupaten Cirebon.⠀
“TP PKK harus bisa memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam segala hal, terutama tentang masalah Covid-19. TP PKK juga harus bisa memberikan pelajaran, edukasi, dan arahan kepada masyarakat, salah satunya dengan disiplin menggunakan masker,” ujar Imron usai kegiatan.
Bupati Cirebon menjelaskan, sumber anggaran kegiatan #Gebrak Masker merupakan sumbangan dari Provinsi Jawa Barat dan dana desa. Hingga saat ini, 2,5 juta masker telah siap dibagikan untuk masyarakat.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Cirebon, H Imam Ustadi mengaku akan menginstruksikan pengadaan masker untuk masyarakat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Sehingga, selain mendukung sektor ekonomi di desa, BUMDes juga bisa mendukung program setengah miliar masker yang dicanangkan pemerintah pusat.
Menurut Imam, teknis pengadaan masker tersebut, BUMDes akan menerima modal awalnya dari anggaran Dana Desa (DD). Kemudian, setelah diproduksi sesuai jumlah masyarakat desa setempat dan terjadi jual beli, lalu masker tersebut dibagikan secara gratis kepada masyarakat. “Bumdes kan bisa juga diberikan permodalan, salah satunya untuk beli masker. Sehingga nanti ada hasil sisa usaha dan ada keuntungan di BUMDes,” kata Imam.
Ia menjelaskan, pembagian masker gratis merupakan program setengah miliar masker yang dicanangkan oleh pemerintah pusat. Diharapkan, program DD bisa mendukung program tersebut untuk mendukung sektor ekonomi di desa. “Makanya sesuai regulasi Kemendes, supaya nanti BUMDes-BUMDes kita bisa diberdayakan sehingga ekonomi bisa bergerak,” jelas Imam.
Ia menambahkan, anggaran DD yang dialokasikan untuk pengadaan masker tidak akan sama antara satu desa dengan desa lainnya di Kabupaten Cirebon. Besarannya bergantung kebutuhan masker dari jumlah penduduk di setiap desa. Idealnya, per orang bisa mendapat dua masker kain gratis. “Karena program DD ini salah satunya untuk menghambat Covid-19 itu,” terangnya.
BACA JUGA: Pelaku UMKM Butuh Perhatian Pemerintah
Sesuai indeks dari pemerintah, sambung Imam, anggaran pengadaan masker paling rendah Rp5 ribu dan paling tinggi Rp10 ribu. “Mudah-mudahan harganya bisa kurang dari itu, sehingga keuntungan buat BUMDes lebih banyak. Nanti pastinya kan ada selisih harga, nah keuntungan itu bisa untuk permodalan BUMDes, tapi SPJ-nya harus ditempuh dengan baik,” paparnya.
Selain itu, diharapkan pemdes dan lembaga desa lainnya bisa terus bersama-sama berkolaborasi. Sehingga sektor ekonomi, UMKM di desa bisa bergerak. Karena, tidak menutup kemungkinan ke depan pengadaan masker bisa dilakukan secara lintas desa atau lintas kecamatan di Kabupaten Cirebon. Dipastikan, pengadaan masker dari DD tidak akan mengurangi dana BLT. Karena anggaran sektor ekonomi dari DD dialokasikan terpisah melalui BUMDes. (Islah)
