Aktivitas Ekonomi Berbasis Digital Mampu Bertahan
RAPAT paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 yang digelar di ruang rapat paripurna Abhimata DPRD Kabupaten Cirebon mendapat tanggapan beragam dari tujuh fraksi di DPRD setempat.
Sebagian fraksi menyampaikan pemandangan umumnya terkait transparansi penggunaan anggaran Covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi akibat wabah Covid-19 serta beberapa kebijakan tentang kenaikan anggaran dan penurunan anggaran hingga penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD perubahan tahun 2020 ini.
Fraksi PKS, Ridwan, dalam pemandangan umumnya mempertanyakan beberapa poin terkait RAPBD Perubahan yang dihantarkan Bupati Cirebon. “Berdasarkan dokumen pengantar nota keuangan RAPBD perubahan yang dibacakan bupati, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami penurunan sebesar Rp79 miliar atau 12,33 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2020. Apa upaya yang dilakukan pemda dalam meningkatkan PAD pada era new normal ini,” ujar Ridwan.
Ridwan menyebutkan, Fraksi PKS melihat, terjadinya penurunan PAD yang signifikan terjadi pada pos retribusi yakni sebesar Rp13 miliar atau sekitar 29,47 persen. Meski dijelaskan dalam hantaran bahwa faktor penurunan PAD terjadi karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19, kata Ridwan, namun Fraksi PKS justru melihat aktivitas ekonomi yang berbasis digital masih mampu bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 ini.
“Kami memandang bisnis digital ini merupakan peluang besar untuk mempertahankan dan mengembangkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Cirebon ini. Langkah apa yang sudah dan akan dilakukan pemda untuk mengembangkan dan memperkuat sektor bisnis digital ini,” tanya dia.
Ridwan juga mempertanyakan distribusi bansos untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang dinilai masih mengalami beberapa permasalahan akibat pendataan melalui proses verval DTKS yang tidak banyak berpengaruh. “Apa langkah pemda agar pembagian bansos bisa lebih baik. Dan apa langkah yang dilakukan pemda untuk memperbarui data masyarakat miskin, berapa anggaran yang disediakan?,” paparnya.
BACA JUGA: Tiga Raperda dan Tatib DPRD Akhirnya di Sahkan
Ridwan juga mempertanyakan banyaknya masyarakat, terutama masyarakat kategori tidak mampu yang berpeluang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai menyusul makin merebaknya wabah Covid-19 di Kabupaten Cirebon.
Kondisi tersebut, imbuh Ridwan, diperparah dengan akan di nonaktifkannya jaminan kesehatan atau KIS oleh pemerintah pusat. Di Kabupaten Cirebon, Fraksi PKS mencatat sedikitnya ada 500 ribu pemegang KIS PBI yang berpotensi kehilangan jaminan kesehatan dari pemerintah. “Langkah apa dan berapa anggaran yang direncanakan pemda dalam APBD perubahan ini untuk mengcovernya,” pungkasnya. (Islah)
