KABUPATEN CIREBON, SC- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cirebon berencana mengajukan anggaran dana cadangan Pilkada sebesar Rp134 miliar.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Sopidi menuturkan, angka tersebut muncul berdasarkan hasil studi banding di beberapa kabupaten dan kota yang melaksanakan Pilkada serentak.
“Pelaksanaannya kan serentak ya, nanti dananya shering, tidak sebesar itu,” kata Sopidi kepada Suara Cirebon, kemarin.
Berita Terkait
Menurutnya, anggaran senilai tersebut akan dikaji lagi dengan SKPD terkait. Setelah diketahui angka rasionalnya, kemudian ditambah dengan dana sharing dari pemerintah provinsi untuk penyelenggaraan Pilgub.
“Sebagai pembanding, di Pilkada 2018 kemarin dari ajuan kami Rp 88 miliar kan kami hanya terbebani Rp 33 miliar. Ajuan kami itu nanti yang dicover oleh provinsi berapa. Jadi Rp 134 itu tidak ditanggung oleh Kabupaten Cirebon semua,” paparnya.
Sedangkan terkait pembangunan gedung kantor baru, imbuh Sopidi, saat ini sudah ada penetapan lokasi oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP). Jika Detail Engineering Design (DED) sudah keluar, maka nominal anggaran pembangunan gedung baru yang sesungguhnya akan keluar pula.
“Berapa kira-kira rasional anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedungnya, nanti setelah DED keluar,” ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah persiapan dalam rangka Pemilu dan Pemilukada sudah dilakukan pihaknya dan akan dituangkan dalam dua agenda besar.
“Hasil-hasil kegiatan KPU itu, kita sudah kunjungan ke 13 parpol, ke dinas dan badan di lingkungan Pemkab Cirebon sudah 13, kemudian hasil-hasilnya dituangkan dalam dua kegiatan besar,” ujarnya.
Dua agenda besar itu, kata Sopidi, yakni konsolidasi institusional dan program kemitraan strategis dengan Pemda Kabupaten Cirebon. Menurut Sopidi, secara garis besar kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka persiapan sebelum Pemilu atau Pilkada. Sehingga, pada saatnya pelaksanaan nanti, KPU sudah siap seratus persen.
“Jadi di luar tahapan pemilu dan pemilukada, ini dalam proses pra atau persiapan. Sehingga nanti pada waktunya pilkada kita sudah siap,” kata Sopidi.
BACA JUGA: Kantor KPU Akan Segera Dibangun di Lahan Baru
Terkait soal konsolidasi demokrasi, Sopidi mengungkapkan, hal itu memang perlu dilakukan jauh-jauh hari. Di antaranya, terkait pendidikan pemilih, soal ketersediaan sarana dan prasarana seperti perkantoran dan lainnya. Ia ingin semua itu bisa terealisir jauh sebelum tahapan pemilu terjadi. Sopidi menyebut untuk kegiatan tersebut pihaknya mendapat suport dari Pemda melalui anggaran Perubahan tahun 2020.
“Cuma nanti bentuknya kegiatan atau dalam bentuk barang kita belum tahu persis. Tapi yang jelas melekat di SKPD tertentu. Berapa jumlahnya, kita belum tahu, yang jelas ini masih proses finishing ya,” pungkasnya. (Islah)
