by

Komisi IV Sebut Camat Harus Tahu Anggaran PIK

KABUPATEN CIREBON, SC– Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Heriyanto ST, menyebut para camat harus mengetahui beberapa Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) kecamatan masing-masing. Hal itu, agar para camat dapat memprioritaskan pembangunan yang akan dirumuskan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan di masing-masing kecamatan.

Menurut Heriyanto, usulan saat Musrenbang tersebut, tidak bisa asal diterima begitu saja tanpa adanya kajian terlebih dahulu. Bisa-bisa, kata dia, rencana pembangunan dapat melenceng.

“Jadi, para camat harus tahu anggaran PIK,” kata Heriyanto, Sabtu (6/2/2021).

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon itu mengaku, telah mengikuti agenda Pra-Musrenbang di beberapa wilayah, di antaranya Kecamatan Dukupuntang dan  Kecamatan Plumbon. Ia menyebut, kedua wilayah tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda.

Sehingga, lanjut Heriyanto, nilai pagu anggarannya pun berbeda, yakni Kecamatan Dukupuntang mencapai Rp2,9 miliar, sedangkan Kecamatan Plumbon lebih banyak, mencapai Rp3,3 miliar.

Ia  menjelaskan, hasil Pra-Musrenbang Kecamatan Dukupuntang, ada slot anggaran yang akan dicanangkan untuk pelatihan aparat desa.

“Saya sangat mengapresiasinya. Saya pikir ini penting, agar bisa diprioritaskan, karena banyak aparat yang belum paham. Artinya, menejemen pemerintahan harus terkelola dengan baik sejak dari tataran desa,” katanya.

Berbeda dengan Dukupuntang, lanjut dia, di Plumbon justru penanggulangan bencana banjir dan pembangunan SMP Negeri menjadi prioritas. Untuk yang kedua ini, kata dia, pihak kecamatan telah menggelontorkan anggaran untuk pembangunan SMP baru.

“Kebetulan, di sana (plumbon) baru ada satu SMP Negeri. Ternyata, pihak desa pun men-suportnya. Sudah ada lahan bengkok, lokasinya di Desa Cempaka. Akan dihibahkan ke Pemda, pihak desa menyiapkannya,” ungkapnya.

BACA JUGA: Anggota DPRD Siap Kawal Hasil Musrenbang

Memang, sambung Heriyanto, banyak pertimbangan untuk bisa membangun sekolah baru. Tak hanya karena adanya aturan zonasi. “Tapi juga melihat jumlah kelulusan SD. Tidak hanya membangun, tapi harus ada data juga. Alhamdulillah, di sana sudah ada,” tambahnya.

Terlebih, imbuh Heriyanto, minat masyarakat sejauh ini lebih banyak yang menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri.

“Itu faktanya sekarang. Masyarakat masih percaya dengan sekolah negeri. Kalau daftar, pasti ke sekolah negeri dulu,” pungkasnya. (Joni)

Comment