KABUPATEN, SC- Warga Perumahan Sunrise Bouleverd Residence Kemantren, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon mengaku kesal, lantaran pihak developer tak kunjung memenuhi fasiltas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) di perumahan itu. Padahal, Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi juga menjadi warga perumahan tersebut.
Alhasil, kekesalan mereka pun semakin menjadi, saat pihak developer seolah cuci tangan atas apa yang menjadi tuntutan warga perumahan tersebut. Padahal, fasum dan fasos menjadi kewajiban pihak pengembang perumahan sebelum asetnya diserahterimakan kepada pemda.
Selain itu, kekesalan warga juga, meluap saat pihak pengembang telah memberhentikan security secara sepihak dan menyerahkan biaya keamanan sepenuhnya kepada warga perumahan. Difasilitasi ketua RW dan lurah, warga setempat merapatkan barisan guna menyikapi kebijakan pihak developer perumahan PT Dwima, di perumahan setempat, Minggu (14/3/2021).
“Pihak pengembang menyerahkan sepenuhnya pembiayaan security kepada warga perumahan. Hal itu mengindikasikan pihak developer terkesan cuci tangan. Kekesalan warga bertambah menyusul hingga saat ini pihak developer belum juga memenuhi fasilitas umum dan fasilitas sosial,” ujar Ketua RT 03 setempat, Sukawati.
Ia menjelaskan, fasum dan fasos yang belum sampai sekarang belum dipenuhi pihak pengembang yakni seperti jalan hotmix, ruang bermain anak dan musala. Padahal kata dia, perumahan telah berdiri selama lebih dari 10 tahun. Sekalipun ada fasilitas, itu merupakan inisiatif dan biaya swadaya warga perumahan.
Berita Terkait
“Jadi warga menuntut kejelasan pihak dari developer perumahan. Jika sudah tidak sanggup memenuhi kewajibannya maka menyerahkan sepenuhnya aset perumahan ke pemerintah daerah,” ungkapnya.
Salah seorang warga perumahan setempat, Deden Epih menjelaskan, jika aset perumahan telah diserahkan kepada pemerintah daerah, maka pemda dapat memberikan bantuan terkait pemenuhan kebutuhan fasum dan fasosnya.
BACA JUGA: Diduga Tak Bisa Berenang, Nelayan Bondet Tenggelam Usai Terpeleset dari Perahu
Para warga pun, kata dia, berencana akan mengajukan surat keberatan terkait kebijakan biaya keamanan serta pemenuhan fasilitas umum dan fasilitas sosial kepada pihak developer. Warga pun akan mengadukan persoalan ini ke pemerintah daerah Kabupaten Cirebon. Mereka juga mengancam akan melakukan aksi.
“Termasuk ke Pak Bupati Cirebon Imron yang merupakan salah satu warga dari perumahan kita ini. Jika tak kunjung mendapatkan kejelasan, kita juga akan demo,” ungkapnya. (Joni)
