KABUPATEN CIREBON, SC- Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, SH secara tegas menolak rencana impor beras yang dikeluarkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan. Pasalnya, menurut Cakra, hal tersebut dapat berpotensi menurunkan minat para petani padi dalam bertani. Bahkan, lanjut Cakra, dalam jangka panjang hal tersebut akan berdampak terhadap hilangnya sedikit demi sedikit areal lahan pertanian.
“Pastinya, kalau kondisinya seperti ini. Karena karena tidak ada keberpihakan terhadap para petani, maka secara otomatis lahan pertanian akan beralih fungsi. Nah itu, yang saya sangat sesalkan, nanti ke depan anak cucu kita mau makan apa,” kata Cakra, Kamis (25/3/2021).
Mestinya, kata dia, pemerintah ini lebih konsens dan mengutamakan nasib para petani dan nelayan. Supaya, keberlangsungan hidupnya bisa terjamin.
Ia mengaku sangat prihatin dengan adanya impor beras tersebut. Terlebih, Kabupaten Cirebon merupakan salah satu pemasok cadangan beras nasional. Apalagi, di Kabupaten Cirebon saat ini sedang berlangsung panen raya.
“Ini sungguh sangat menyesal sekali, mestinya kebijakan dari pemerintah itu dikaji ulang. Kalaupun mengimpor, apabila mana stok gabah atau beras ini dalam posisi tidak ada. Kita ini sangat melimpah,” katanya.
Ia menyebut, rata-rata petani di Kabupaten Cirebon masuk kategori buruh tani. Sebagai buruh tani, lanjut Cakra, butuh modal lebih besar dalam bertani.
“Karena dia menyewa lahan garapan, termasuk obat-obatan dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Padahal, pihaknya pun sedang konsen untuk keberpihakan terhadap petani. Selain penanggulangan banjir, kata dia, komisi II sedang memperjuangkan saluran air khususnya saluran tresier untuk kebutuhan pertanian.
“Ini yang harus kita prioritaskan, dan itu sangat bermanfaat sekali untuk para petani,” katanya.
Mestinya, sambung dia, pemerintah harus berpikir ulang terkait keberpihakan terhadap petani, karena bukan hanya komoditi beras saja, komoditi lainnya juga perlu diperhatikan.
“Mestinya sebelum impor beras itu, keberpihakan pemerintah itu beli dulu dong gabah atau beras petani itu sendiri. Baru setelah itu, silakan beli beras dari asing. Untuk cadangan nasional atau bagaimana, silakan. Dari bulog sendiri kan sudah memperhitungkan seperti apa,” tegasnya.
Menurutnya, kalau pemerintah sudah bisa menyejahterakan masyarakat tidak masalah. “Tapi kalau seandainya dengan panen raya seperti ini terus ada rencana pemerintah mau impor itu kan sangat menyakitkan para petani,” tegasnya.
BACA JUGA: Panen Raya dan Isu Impor Picu Harga Gabah Anjlok
Ia menyebut saat ini petani tengah dalam tekanan berbagai pihak, sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan dan bukan malah mengeluarkan kebijakan sebaliknya.
“Para petani baru mengalami kerugian akibat banjir dan masalah pupuk subsidi yang jumlah tiap tahunnya menurun dan distribusi ke petani masih belum tepat. Pemerintah juga belum bisa memaksimalkan pengelolaan sumber daya air, padahal Kabupaten Cirebon punya potensi untuk bisa membuat para petani lebih sejahtera lagi,” pungkasnya. (Joni)
