MAJALENGKA, SC- Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanat Nasional (DPD PAN) Kabupaten Majalengka menolak wacana pembentukan poros berbasis Partai Islam atau koalisi parpol Islam dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Ketua DPD PAN Majalengka, H. Rona Firmansyah, melalui Wakil Ketua Aop Ropiki Iskandar mengatakan, ada empat poin yang perlu disampaikan dan ini menjadi sebuah landasan berpikir dan hasil ijtihad yang muncul di DPD PAN Kabupaten Majalengka.
Di antaranya, pertama kata anggota DPRD ini faktor sejarah, dan sudah dilakukan dalam beberapa Pemilu dan hasilnya hanya menjadi musibah dan tidak pernah terjadi bersatu.
“Oleh karenanya kami tidak ingin terulang kembali kegagalan itu,” katanya pada wartawan, Kamis (22/4/2021).
Kedua, menurutnya gagasan atau wacana itu akan kembali melahirkan konsep politik identitas yang berbasis agama, dan konteks ini perlu ada pengkajian lebih lanjut dan perlu disikapi secara berhati-hati.
Berita Terkait
Meskipun Undangan Undang Nomor 2 tahun 2011 telah menjamin itu, tetapi sebagai pengurus partai, yang juga anggota legislatif, tetap merasa khawatir akan terjadi keretakan sosial dan mengganggu pada integritas nasional.
Sedangkan ketiga, wacana itu akan melahirkan antitesis poros lain yang non agamis, dan konsep ini tidak akan produktif untuk kemajuan bangsa.
Dan ke empat, tentunya proses pendidikan politik harus diarahkan dan didasarkan pada pendekatan rasional dan logis, agar demokrasi ini berjalan dengan baik.
“Oleh karena itu, alasan-alasan ini menjadi pedoman bagi kami dalam penolakan wacana poros Partai Islam,” ucap Ketua Fraksi PAN Demokrat DPRD Majalengka ini.
BACA JUGA: PPP Sambut Baik Wacana Poros Umat Islam
Aop menambahkan, DPD PAN Majalengka berprinsip pada politik gagasan dan ide, dimana gagasan dan ide ini menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
“Setidaknya juga meningkatkan sumber daya manusia yang unggul, dan Indonesia adalah salah satu negara yang tidak banyak tergantung pada negara lain, atau bangsa lain dalam membangun kedaulatan baik bersifat militer, pangan, kesehatan pendidikan dan lain-lain,” ujarnya. (Dins)
