KABUPATEN CIREBON, SC- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Cirebon menyampaikan hingga saat ini sejumlah objek wisata di Kabupaten Cirebon masih belum menempuh proses rekomendasi izin pariwisata.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Disbudparpora Kabupaten Cirebon, H Hartono melalui Kabid Pariwisata, Nana Mulyana kepada wartawan, Kamis (20/5/2021).
Menurut Nana, seharusnya perwakilan pemilik objek pariwisata terlebih dahulu melakukan ekspose di Disbudparpora.
“Bagaimana dia memaparkan ekspose design enginering. Itu sampai hari ini temen-temen datang ke Disbudparpora belum pernah sounding untuk memaparkan bagaimana sih design enginering, seperti apa ploting-ploting nya itu belum,” ujar Nana.
Oleh karena itu, Nana menegaskan untuk tidak melangkah lebih jauh sebelum ada ekspose dari para pengusaha objek wisata tersebut.
“Yang kedua terkait perizinan kan tidak semudah membalikkan telapak tangan, kita harus telaah dulu. Peruntukan lahan itu buat apa, awalnya ,” katanya.
BACA JUGA: Ikon Kabupaten Cirebon akan Disayembarakan, Ini Kisi-kisinya
Adapun terkait mekanisme rekomendasi dari Disbudparpora, pihaknya terlebih dahulu harus membaca aturannya. Jika tidak sesuai, pihaknya memastikan untuk tidak memberikan rekomendasi sampai kapanpun.
Untuk sementara ini, pihaknya baru mencatat kurang lebih ada 6 objek wisata yang belum dilengkapi izin.
“Bukan mempersulit, saya yes, tapi kan harus ada kejelasan, kejelasan dalam arti aturan kan terpisah ada aturan perizinan dan tematik konsep marketing,” ujarnya.
Meski demikian, menurut dia, objek wisata memang diakui secara pariwisata memang mendukung, karena akan membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Cirebon. Selain itu, Nana mengimbau, pengusaha diharuskan menjaga serta tidak menghilangkan kesan kearifan lokal melalui tematiknya.
“Bukan malah menonjolkan budaya dari luar Cirebon,” tegasnya.
Terlebih, sambung dia, ada MoU yang dikategorikan untuk membangun geliat ekonomi rakyat, bukan untuk memperkaya diri. Yakni dengan melibatkan tokoh masyarakat, pemuda, kelompok sadar wisata.
“Pembangunannya melalui konsep BPD seperti ada take and give untuk perkembangan untuk ekonomi desanya,” ujarnya.
Begitupun perjanjian kerja, kata dia, wajib dibuat minimal 10 tahun perjanjian. Diperbarui bisa 2 tahun per 3 tahun, untuk mengantisipasi pergantian kepala desa.
“Adapun bisa diperbarui dengan perjanjian bagi hasil 70:30 persen, konsepnya ada 60:40 persen. Nanti bisa, karena pertama modal lebih gede dulu lah pihak ketiga vendor, sesudah maju balik modal kita balik bisa 40 untuk vendor dan 60 persen untuk pihak desa. Karena terkait juga ada kontribusi untuk geliat perekonomian masyarakat,” pungkasnya.
Dihantam Pandemi
Terpisah, Bupati Cirebon H Imron MAg, mengatakan, pandemi Covid-19 terbukti berdampak kepada salah satu sektor unggulan Kabupaten Cirebon, yakni pariwisata. Selama masa pagebluk ini, sektor pariwisata cenderung tidak berkembang, bahkan di antaranya minus.
Padahal sebelumnya, kata Imron, sektor pariwisata merupakan primadona. Namun pada saat pandemi menyerang, bagian dari keunggulan Kabupaten Cirebon itu tumbang paling awal. “Paling baiknya adalah mengalami stagnansi, selebihnya minus,” kata Imron, kemarin (20/5/2021).
Oleh karena itu, lanjut Imron, untuk mendorong sektor yang diklaim menjadi penggerak pembangunan di Kabupaten Cirebon tersebut, Pemkab Cirebon terus berupaya optimal meningkatkannya.
“Dalam perubahan RPJMD kemarin (belum lama ini, red), pemerintah terus berupaya optimal untuk terus meningkat,” tegasnya.
Ia mengatakan, wilayah Kabupaten Cirebon yang menjadi salah destinasi wisata pilihan ini bakal dilakukan sejumlah pembenahan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara maksimal. Imron memberi contoh, di kawasan batik Trusmi Pemkab Cirebon akan membangun terminal wisata. Selain itu, penguatan wisata alam, religi, dan wisata sejarah juga akan diperkuat. Sehingga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara.
Imron memastikan, Pemkab Cirebon akan terus berkomitmen memprioritaskan program dan kegiatan yang memiliki daya ungkit. Hal tersebut, sebagai upaya pemulihan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya.
“Karena pariwisata ini lokomotif sekaligus penggerak utama, jadi perlu upaya kuat. Jika pariwisatanya kembali bangkit, maka akan membangkitkan UMKM juga,” tandasnya. (Joni/Islah)
