MAJALENGKA, SC- Anggota Asosiasi Pengusaha Konstruksi di Majalengka mengeluhkan iklim usaha yang dianggap kurang sehat. Iklim usaha di kota angin ini dalam beberapa tahun terakhir dinilai banyak ditandai oleh terjadinya persaingan tidak sehat,di antaranya dalam lelang tender pekerjaan.
Salah satu anggota Asosiasi Jasa Kontruksi di Kabupaten Majalengka, Enther Nizar mengungkapkan, iklim usaha yang kurang kondusif indikasinya terlihat cukup jelas. Ia menyebutkan ada sejumlah tender proyek paket pekerjaan di lingkungan dinas.
“Ada indikasi yang mengarah kurang sehatnya iklim usaha terutama di jasa kontruksi di Kabupaten Majalengka dalam tiga tahun terakhir, misalnya dalam tender-tender paket projek pemerintah,” ungkapnya, Selasa (8/6/2021).
Menurut Enther yang juga Ketua Ormas Pemuda Pancasila ini, cukup sering muncul alasan yang merugikan pengusaha tertentu dan menguntungkan pengusaha lainnya. Sehingga banyak penyedia jasa kontruksi enggan dan malas untuk mengikuti tender projek tertentu meski memiliki persyaratan untuk mengikuti lelang, karena diduga sebelumnya sudah ada pengkondisiaan.
”Pemenangnya terkadang sudah dikondisikan, jadi untuk apa bertarung dilelang bila hasilnya sudah diprediksi,” ujarnya.
Ketika terjadi kejanggalan atau bercampur pada nilai-nilai politis lanjutnya, tentu akan menjadi preseden buruk bagi dunia konstruksi dan menggugurkan nilai-nilai profesionalisme yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang bergabung asosiasi konstruksi.
Ia mencontohkan pada tahun anggaran 2021 sekarang, dari total anggaran yang mencapai ratusan miliar, hanya sebagian kecilnya saja yang diketahui melalui expose oleh 29 asosiasi pengusaha jasa kontruksi. Selebihnya belum diketahui asosiasi mana yang akan menjadi mitra pemerintah dalam merealisasikan pembangunan yang anggaran ataupun jenis pekerjaannya sudah ditetapkan.
”Yang saya ketahui ada anggaran sekitar Rp200 miliar untuk projek tahun ini,tapi tak sampai 30 persennya yang diketahui oleh 29 asosiasi pengusaha yang ada di Kabupaten Majalengka saat ini, selebihnya siapa yang akan mengerjakan, asososiasi pengusaha mana,ini yang tengah menjadi pertanyaan pelaku usaha jasa konstruksi saat ini,” bebernya.
Enther berharap pemerintah daerah bisa membaca dan merubah situasi ini,sehingga iklim usaha menjadi sehat,karena pada akhirnya akan berimbas pada hasil atau kualitas pembangunan.
“Kalau sekarang banyak hasil pembangunan kualitasnya dipertanyakan dan digugat oleh masyarakat, saya rasa wajar karena kondisi usahanya juga tidak sehat,” tukasnya.
BACA JUGA: Perajin Tempe Naikkan Harga Jual
Hal senada juga disampaikan pelaku usaha lainnya yang tergabung dalam asosiasi pengusaha Gapensi. Dia mengatakan, dalam dunia konstruksi ini seharusnya yang memiliki perusahaan memiliki hak sama dalam mengikuti pelelangan ataupun mendapatkan pekerjaan yang ada sesuai klasifikasi badan usahanya.
“Sekarang asosiasi yang dikatakan sebagai mitra pembangunan pemerintah nyaris tak punya peran apa-apa, tentu ini sangat saya sayangkan karena iklim serta persaingan usaha menjadi kurang sehat,” ujarnya. (Dins)
