KABUPATEN CIREBON, SC- Data warga miskin di Kabupaten Cirebon yang mencapai 1,6 juta jiwa atau sekitar 71 persen (dari jumlah penduduk, red) dimungkinkan tidak sesuai kondisi riil. Data yang dirilis Kementerian Sosial (Kemensos) tersebut, terjadi akibat pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap berbagai sektor, baik formal maupun sektor informal, termasuk di Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut disampaikan anggota Komisi VIII DRR RI, Selly Andriyana Gantina, saat ditemui di gedung Setda Kabupaten Cirebon, Senin (11/10/2021).
“Bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi riil, tapi memang harus kita sadari pandemi Covid-19 banyak sektor formal dan informal yang terdampak, termasuk Kabupaten Cirebon,” ujar Selly.
Menurut Selly, lonjakan data masyarakat miskin juga terjadi pada tingkat Provinsi Jawa Barat (Jabar). Warga miskin di Jabar, kata Selly, jumlahnya lebih banyak dari Kabupaten Cirebon, yakni mencapai 80 persen.
“Pak Gubernur kan menyampaikan, mendadak banyak orang miskin baru di Jabar. Jadi saya berharap, Wabup dan Kadinsos bisa menyinergikan dengan beberapa SKPD yang ada di sini, maka rakyat miskin di Kabupaten Cirebon bisa terkotak-kotakan berdasarkan desk tadi. Klasifikasinya kan ada 1, 2, 3 dan 4,” kata Selly.
Ia menjelaskan, selama ini jumlah data warga miskin tersebar di beberapa SKPD, termasuk di kementerian. Saat dijadikan satu se-Indonesia ke dalam DTKS, maka semua program dari semua kementerian kemudian disinkronkan. Sehingga akhirnya jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon terkumpul menjadi 1,6 juta jiwa.
“Tapi bukan berarti yang 1,6 juta jiwa ini orang miskin absolut. Mungkin saja rentan miskin, hampir miskin, namun memang harus terdata oleh negara. Supaya negara hadir di tengah-tengah rakyat yang memang sangat membutuhkan,” ucapnya.
Sebelumnya, dalam pernyataannya, Kadinsos Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandi menyebut jumlah warga miskin Kabupaten Cirebon bertambah hingga 71 persen sesuai rilis yang diterimanya dari Kemensos RI, belum lama ini. Pernyataan Kadinsos itu membuat sejumlah pihak terkejut, termasuk anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Yuningsih. Selain terkejut, anggota Fraksi PKB DPRD Jabar itu juga mengaku malu mendengar kabar meningkatnya warga miskin di Kabupaten Cirebon.
“Masa bisa tembus tujuh puluh (satu) persen, ini indikator nya apa. Saya malu membaca berita naiknya warga miskin di Kabupaten Cirebon,” kata Yuningsih, Rabu (6/10/2021).
BACA JUGA: Selly: Bantuan RTLH Harus Bawa Perubahan
Ia menegaskan, indikator kemiskinan yang diberikan harus benar-benar jelas. Karena, saat ini pembangunan di Kabupaten Cirebon tidak terlalu buruk. Yuningsih memprediksi, bisa saja terjadi kesalahan dari data yang dirilis tersebut. Kalau barometernya karena covid-19, kata Yuningsih, tidak mungkin jumlah warga miskin di Kabupaten Cirebon tiba-tiba melambung tinggi.
“Jadi kalau jumlahnya seperti yang sekarang, bisa jadi Kabupaten Cirebon menduduki urutan pertama daerah termiskin di jawa barat. Tapi saya malah tidak yakin,” tegasnya. (Islah)
