KABUPATEN CIREBON, SC- Kementerian Sosial melalui anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriyani Gantina menyalurkan bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp2 milliar kepada 100 keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Cirebon dan Indramayu, Senin (11/10/2021).
Selly mengatakan, dari 100 KPM yang berhak menerima bantuan itu sebanyak 70 merupakan warga Kabupaten Cirebon dan 30 warga Kabupaten Indramayu. Untuk Kabupaten Cirebon, lanjut Selly, bantuan hanya difokuskan di tiga kecamatan.
Hal itu agar dapat terlihat perubahan secara sosial dan ekonomi sebagai manfaat dari bantuan tersebut. Ia berharap, masyarakat Cirebon dan Indramayu dapat terlepas dari kemiskinan.
“Di Kecamatan Talun, Babakan dan Kecamatan Plumbon. Kita fokuskan, agar tingkat kemiskinan di desa tersebut dapat berkurang dan terlihat secara nyata,” kata Selly.
Menurut Selly, program kementerian selama ini sudah banyak digulirkan. Tetapi, belum terlihat perubahan secara ekonomi, sehingga perlu difokuskan dan dilakukan secara bertahap.
“Selama ini program RTLH kalau disebar tidak hanya di satu desa di satu rumah maka tidak akan ada perubahan masalah kemiskinan,” paparnya.
Kepada awak media, Selly juga menegaskan, akan dilakukan asesmen oleh dinas terkait sehingga bantuan tepat sasaran pada KPM yang harusnya dapat. Apabila, KPM tersasar secara ekonomi masih memiliki potensi kemiskinan setelah perbaikan rumah, maka masuk dalam komponen PKH.
“Kalau dia masih miskin setelah perbaikan rumah dan masuk dalam komponen PKH, maka akan dimasukkan ke program PKH. Jikalau, tidak ada komponen 8 tadi yaitu Lansia, difabel, anak-anak SD, SMP dan SMA, wanita hamil, balita, orang tua terkena TBC, maka akan diberi program BPNT,” jelasnya.
BACA JUGA: RKPD dan Implementasi Janji Politik
Diluar itu, sambungnya, akan ada perubahan ekonomi-ekonomi lainnya. Harapannya, yang sudah mendapat bantuan sosial dapat terlihat perubahan ekonominya.
Menurutnya, yang paling penting adalah verifikasi dan validasi (vervali) data. Dengan, terobosan aktif verivali data maka akan mengupdate dan memperbaharui data kemiskinan secara baik.
“Kalau ternyata verivali tidak aktif, dikhwatirkan program ini hanya diterima oleh 4L Lu Lagi Lu Lagi. Makanya, akan ada anggaran pendampingan untuk verifikasi validasi rakyat miskin,” tutupnya. (Sarrah/Job)
