CIREBON, SC- Himpunan Pedagang Pasar (HIMPPAS) Jungjang, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon kembali menggerudug balai desa setempat, Rabu (27/10/2021). Mereka menutut pertanggungjawaban dan klarifikasi terkait selebaran yang berisi daftar harga kios di pasar tersebut.
Koordinator aksi, Radi menyampaikan, aksi tersebut merupakan penyampaikan aspirasi pedang yang telah dilakukan kesekian kalianya. Pihaknya menilai, harga yang tercantum dalam selebaran tersebut meresahkan pedagang, karena terlalu mahal dan dianggap sangat memberatkan.
“Ini adalah penyampaian pendapat yang kesekian kalinya dari pedagang. Ini adalah pedagang asli yang rata-rata pedagang lama. Kita menyampaikan bahwa dokumen atau selebaran yang dilakukan oleh pengembang investor yang tidak sesuai dengan fakta,” katanya.
Bahkan, pihaknya pun menyoroti peraturan desa (perdes) terkait pembangunan pasar tersebut yang mengharuskan dibentuknya panitia pembangunan.
“Kita minta apapun yang keluar dari apa namanya selebaran itu berasal dari panitia pembangunan, bukan dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan termasuk hari ini,” ujarnya.
Radi meminta, pedagang Pasar Jungjang jangan terprovokasi dengan adanya selebaran tersebut. Selain itu, pedagang juga diminta jangan sampai teradu domba dengan sesama pedagang. Terutama terkait pembongkaran pasar.
“Kita minta kembali kepada kesepakatan kita, minta kesepakatan harga. Kemudian menjalankan tahapan pembangunan sesuai dengan tahapan yang sudah disesuaikan dan sesuai aturan dari panitia pembangunan, bukan sepihak daripada investor,” tukas Radi.
BACA JUGA: HIMPPAS: Harga di Luar Batas Kewajaran
Sebenarnya, dia menerangkan, para pedagang mendukung pembangunan Pasar Jungjang. Tetapi pembangunan tersebut harus dilakukan secara transparan dan menyerap aspirasi dari pedagang. Karena, harga yang ditawarkan kepada pedadang tidak bisa dijangkau, yaitu sekitar Rp23 juta per meter.
“Sekarang ukuran 4,5 kali 4,5 meter harganya Rp460 juta. Tadi audensi dengan Plt Kuwu (Jungjang), yang pertama pasar jangan dibongkar dulu sebelum ada kesepakatan,” tegasnya.
Kemudian, imbuh Radi, ketika pembanguan pasar darurat, pihaknya meminta fasilitas, salah satunya adalah toilet untuk pedagang. (Kirno)
