KOTA CIREBON, SC- Perencanaan penganggaran pembangunan dan belanja daerah dapat ditempuh melalui tiga jalur birokrasi yakni rencana kerja (renja) perangkat daerah, aspirasi masyarakat dan jalur pokok-pokok pokiran (pokir) DPRD.
Hal itu dikemukakan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbagda) Kota Cirebon, Iing Daiman, usai mengikuti kegiatan bertajuk One Day With Citizen (ODWC) yang membahas tentang Mekanisme Pokok-pokok Pikiran DPRD di gedung Griya Sawala, Kamis (18/11/2021).
“Ada tiga jalur akun masuk di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yakni pertama akun renja untuk perangkat daerah, kedua aspirasi masyarakat ketiga jalur pokir,” kata Iing.
Menurutnya, masuknya pokir di SIPD sesuai hasil evaluasi beberapa tahun lalu, dimana banyak pokir DPRD yang tidak tercover dengan baik, sehingga hanya sedikit pokir yang terealisasi.
“Kami menganalisis sosialisasinya kurang maksimal, jadi berapa tahun lalu pokir DPRD tidak tercover dengan baik,” katanya.
BACA JUGA: Komisi II DPRD Kota Cirebon Soroti Jaringan Distribusi Lama PDAM Tirta Giri Nata
Melalui kegiatan ODWC tersebut, Iing berharap terbentuk kesamaan pola pikir agar perencanaan baik yang datang dari renja perangkat daerah, aspirasi masyarakat maupun pokir DPRD dapat teralisasi. Menurut Iing, ODWC dapat terlaksana berkat terja sama semua pihak dengan sekretariat DPRD.
“Pokir dewan merupakan kewajiban institusional anggota DPRD sehingga harus mengcover atau akomodir pemikiran-pemikiran permasalahan yang ada di masyarakat yang serap melalui reses,” pungkasnya. (Surya)
