KABUPATEN CIREBON, SC- Pemerintah Kabupaten Cirebon memutuskan menggunakan mekanisme open bidding untuk mengisi kekosongan jabatan tinggi Pratama di lingkup Pemkab Cirebon. Pendaftaran untuk pengisian posisi jabatan tersebut sudah dibuka sejak tanggal 15 November kemarin.
PNS yang bisa mengikuti seleksi open bidding tersebut harus memenuhi persyaratan untuk kualifikasi dan terbuka bagi struktural maupun fungsional dengan pangkat golongan IVA.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, mengatakan mereka yang mendaftar atau mengikuti open bidding bisa dari pejabat struktural maupun fungsional, dengan catatan yang bersangkutan minimal berasal dari golongan IVA.
“Minimal jabatannya Sekdis, Kabid, Kabag, Camat, Wadir. Selain itu bisa juga dari jabatan fungsional madya baik guru, penyuluh dan dokter, atau sudah lima tahun menduduki jabatan administratif,” ujar Hilmi, Senin (22/11/2021).
Selain dari lingkup Pemkab Cirebon, peserta open bidding juga boleh dari luar di lingkup Jawa Barat atau dari sumber kementerian yang ada di Jawa Barat tapi memiliki kompetensi dan berpengalaman di bidangnya.
“Ada tujuh jabatan kosong yang akan segera dilakukan pengisian dari mulai Kadinkes, BPBD, Kominfo, DPPKP, Direktur RSUD Waled, Staf ahli Bupati dan Kepala Disdukcapil,” kata dia.
Untuk tahun depan, kata dia, BKPSDM masih mewacanakan pelaksanaan open bidding untuk 7 jabatan yang kosong karena ditinggal pensiun oleh pejabat yang saat ini masih menjabat. Di antaranya Kadisdik, Asisten II, Disnaker, Staf ahli Bipati, Kepala DPMPTSP, Staf Ahli Bupati dan Kepala Bappenda.
“Merite system yang kita rancang untuk pengisian jabatan tinggi pratama belum bisa dieksekusi karena belum ada supporting anggaran. Tahun depan kemungkinan ada open bidding lagi untuk sekitar 7 jabatan,” terangnya.
BACA JUGA: 1.171 PNS Kabupaten Cirebon Masuk Data Warga Miskin
Sebelumnya, Hilmi menjelaskan, tahapan seleksi terbuka dibuka mulai hari Senin (15/11) sampai tanggal 20 November. Kemudian, tanggal 20 sampai tanggal 21 seleksi administrasi dan tanggal 22 November adalah pengumuman hasil seleksi administrasi.
“Open bidding ini kami juga melibatkan KPK. Kami tidak mau kecolongan lagi dengan banyaknya persoalan seperti dulu. Untuk itu tim KORSUPGAH KPK tanggal 23 november akan melakukan pengarahan dihadapan peserta yang sudah lolos seleksi dan akan mengikuti open bidding,” ucapnya. (Islah)
