KABUPATEN CIREBON, SC- Manajemen penempatan pejabat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon harus diubah total. Pasalnya, banyak yang ditempatkan pada jabatan yang tidak sesuai disiplin ilmu yang dimiliki pejabat bersangkutan.
Hal tersebut ditegaskan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon, Abraham Mohamad, saat mengkritisi proses mutasi-rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon. Terlebih, pascamutasi muncul kegaduhan yang diduga sebagai dampak adanya transaksional dalam pelaksanaan mutasi-rotasi tersebut.
Abraham menyebut, banyak yang tidak sesuai dan terkesan dipaksakan dalam penempatan jabatan dalam proses mutasi kemarin. Karena itu, ia meminta agar manajemen di BKPSDM Kabupaten Cirebon dievaluasi total.
Selain itu, Abraham juga mengkritisi Bupati Cirebon, H Imron yang selalu mengatakan, jabatan merupakan kepercayaan pimpinan dan bukanlah hak.
“Kalau jabatan itu kepercayaan, bukan hak, harusnya disertai dengan uji kompetensinya juga. Sebab, dalam pelaksanaannya sangat kacau. Buat apa ada ujikom kalau penempatannya tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka. Jadi saya tegaskan, ujikom kemarin gagal, karena ada kepentingan di dalamnya,” kata Abraham, saat dihubungi, Minggu (9/1/2021).
Ia juga menegaskan, dalam proses mutasi-rotasi, kepala daerah tidak memiliki hak prerogatif sehingga tidak boleh seenaknya menempatkan pejabatnya.
“Perlu diingat, kepala daerah baik gubernur, bupati dan wali kota tidak yang punya hak prerogatif, kecuali Presiden. Hak kepala daerah itu hanya dua, yakni hak protokoler dan hak tentang pengaturan keuangan daerah,” jelas Abraham.
Ia pun mencontohkan banyaknya pejabat yang ditempatkan tidak sesuai dengan bidang keilmuan mereka dalam pelaksanaan mutasi-rotasi tersebut. Di antaranya, seorang sarjana kesehatan masyarakat yang ditempatkan di Bidang Kesehatan Hewan di Dinas Pertanian dan sarjana ekonomi yang menjadi Penyuluh Perikanan.
Bukan hanya itu, Abraham juga mengaku heran dengan dialihkannya ratusan pejabat struktural ke fungsional. Padahal, sampai saat ini tidak ada payung hukumnya. Termasuk pejabat fungsional di BPKPSDM yang sudah lebih dulu ada. Dijelaskan Abraham, jabatan fungsional tersebut hanya ada di provinsi dan pusat.
“Penyuluh perikanan itu hanya ada di pusat dan penyuluh kehutanan hanya ada di provinsi. Tapi di kami ada kasi yang dilantik menjadi penyuluh perikanan dan kehutanan. Kami sudah konsultasi ke BPKPSDM tapi jawabnya nanti mau konsultasikan ke Kemendagri RI,” ujarnya.
Selain itu, Abraham menyayangkan proses mutasi yang dilakukan Pemkab Cirebon, karena pada prosesnya tidak memberlakukan Data Urut Kepangkatan (DUK). Ia melihat banyak pejabat dengan golongan 3D yang masih baru, tapi sudah diangkat menjadi kepala bidang (kabid). Padahal ada pejabat lainnya dengan golongan 3D yang sudah 12 tahun, tapi jabatannya masih tetap Kasi.
“Fungsi Baperjakat dimana kalau seperti itu? Ada beberapa jabatan ditempati dua orang. Contohnya kabid di dinas saya, dua orang menempati satu jabatan. Karena bidang yang untuk jabatan baru itu sudah dijadikan satu mengikuti SOTK baru. Kacau sekali. Kemudian saya langsung mengirimkan surat ke BKPSDM, sekarang sudah ditempatkan ke yang lain,” papar Abraham.
Karenanya, Abraham menilai banyak sekali yang perlu dibenahi karena banyak sekali tenaga fungsional yang tidak diberdayakan.
“Mereka hanya makan gaji buta saja. Harus dirombak dan evaluasi total itu manajemen BKPSDM, karena penempatan orang per orangnya tidak becus,” tegasnya.
Selain itu, Abraham juga mengkritisi beredarnya video Asdullah marah-marah pascamutasi. Sebagai bagian dari Baperjakat, kata dia, Asdullah tidak seharusnya “memiliki kepentingan” dalam mutasi-rotasi pejabat. Dikatakan Abraham, sudah seharusnya Baperjakat bersikap netral dalam menjalankan tugas.
“Kalau Asdullah sebagai Baperjakat, maka jangan ada kepentingan dong. Ini kok malah marah-marah berarti dugaannya ada titipan yang tidak diakomodir. Berarti Asdullah punya kepentingan, tidak netral. Baperjakat jangan jadi calo dong!” tegasnya.
Begitupun dengan Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Mohammad Luthfi. Politisi PKB itu juga tak luput dari kritik pedas Abraham. Menurut Abraham, Ketua DPRD yang ikut mengomentari Asdullah yang marah-marah pascamutasi sebagai tindakan yang tidak elegan, dikritik Abraham sebagai sikap pejabat yang sok suci.
Menurutnya, Ketua DPRD tidak seharusnya bersikap sok suci. Sebab, setiap kali mutasi, Luthfi diduga selalu ada kepentingan dengan menitip-nitipkan pejabat.
“Luthfi jangan sok alim, karena dia juga banyak sekali titipan-titipan saat mutasi,” katanya.
BACA JUGA: Bupati Cirebon, Imron: Jabatan Itu Bukan Hak, tapi Kepercayaan
Kegeraman Abraham menyoroti mutasi tersebut, lantaran kondisi seperti itu selalu terjadi. Menurutnya, dari dulu, setiap kali mutasi rotasi pejabat selalu kisruh dan selalu ada kegaduhan. Menurut Abraham, karena dalam pelaksanaannya mengabaikan aturan.
“Ya, diduga ada transaksional di situ. Kalau pun komentar saya sekarang dianggap tidak nyaman oleh Bupati. Demi Allah saya siap distafahlikan atau dipindahkan lagi kemanapun,” kata Abraham, seraya berharap agar mutasi-rotasi jabatan mengedepankan profesionalitas dan proporsional dalam menempatkan pejabat.
Seperti diketahui, belum lama ini Bupati Cirebon melakukan rotasi-mutasi sebanyak 417 pejabat. Pascamutasi, video marah-marah Asdullah atas ketidakpuasan hasil mutasi beredar. Banyak yang pihak mengomentari video tersebut dari mulai Bupati, Ketua DPRD hingga BKPSDM sendiri yang terkesan menyalahkan sikap Asdullah. (Islah)
