KABUPATEN CIREBON, SC- Minimnya sarana dan prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Cirebon mengakibatkan sulitnya para petugas dalam melakukan pekerjaannya. Hal itu dikemukakan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hj Hanifah saat dihubungi Suara Cirebon, Minggu (9/1/2022) lalu.
Hanifah mengaku, telah mengusulkan berbagai sarana dan prasarana (sarpras) bagi Dinas Damkar, namun karena berdesakkan dengan kepentingan SKPD lainnya, anggaran yang diusulkan pun hasilnya tak sesuai.
Padahal, menurut dia, Dinas Damkar merupakan salah satu dinas yang mengemban tugas berat dan harus terjun langsung untuk membantu masyarakat tidak saja dalam penanganan kebakaran, tetapi juga hal lain seperti menghadapi hewan buas atau serangga mematikan.
Politisi PKB itu mengakui, tidak hanya Damkar yang membutuhkan investasi sarpras, karena SKPD lainnya memiliki kebutuhan yang sama. Karenanya, ia menganggap perlu ada pembagian dan pengelompokan antara prioritas dan yang bisa ditunda kepentingannya.
“Tahun lalu Komisi III sudah mengusulkan alat-alat kelengkapan penangkapan hewan liar seperti ular dan sarang tawon. Bahkan kami juga mengusulkan penambahan mobil, baju pemadam, gerinda dan lain-lain yang dibutuhkan oleh Damkar, tapi karena usulan SKPD lain juga sama pentingnya,” ujar perempuan yang akrab disapa Bunda Ohan itu.
Menurut Ohan, karena hal itulah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Cirebon harus bisa membagi dan memprioritaskan usulan-usulan tersebut sesuai dengan anggaran yang ada.
“Ingin sekali Komisi III bersama Pemda memenuhi semua kebutuhan SKPD sesuai usulan, namun ingin hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai,” tuturnya.
Masih kata Ohan, ke depan mungkin jika investor banyak yang masuk ke Kabupaten Cirebon, dengan didukung perizinan yang mudah, maka bukan keniscayaan jika Kabupaten Cirebon menjadi lebih makmur.
“Kalau investor masuk perizinan dipermudah, kebutuhan SKPD manapun termasuk Damkar akan bisa terpenuhi, insyaallah,” tandasnya. (Sarrah/job)
