KABUPATEN CIREBON, SC- Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengatakan, permasalahan kualitas dan kuantitas komoditi pada penyaluran Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), tidak hanya terjadi di Cirebon, tetapi juga di seluruh Indonesia. Karenanya, menurut dia, pemerintah pusat membuat kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpers) Nomor 63 tahun 2017 yang salah satu pasalnya membolehkan keluarga penerima manfaat (KPM) mengambil bantuan tidak dalam bentuk barang tetapi juga uang tunai (fresh money).
Hal itu dikemukakan Selly, saat melakukan monitoring pendistribusian penambahan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) bagi KPM program BPNT Kementerian Sosial (Kemensos), di Kantor Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, Rabu (12/1/2022).
“Boleh, kan ada aturannya, pasal 5 ayat 1 poin d, di situ menyatakan bahwa salah satunya bisa diambil dalam bentuk fresh money. Bisa saja dibelanjakan di pasar atau lainnya, itu kan hak mereka,” kata Selly.
BACA JUGA: Pengembangan Wisata Kota Tua Jamblang Terkendala 3A dan Akses
Sehingga, lanjut Selly, KPM tidak harus membelikan atau mengambil komoditi di e-Warong, jika memang kualitas komoditi tidak sesuai.
Selly menyampaikan, dalam monitoring itu pihaknya mendapati, masih ada kendala dalam pendistribusian penambahan kartu KKS untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Padahal batas akhir pembagian KKS hingga 14 Januari 2022, namun ternyata banyak yang belum tersalurkan pada KPM.
Kondisi tersebut, menurut Selly, bukan saja terjadi di Kabupaten Cirebon, namun juga di Kota Cirebon dan Kabupaten Indramayu.
Menurutnya, untuk Kabupaten Cirebon ada sebanyak 22 ribu KKS, Cirebon 3.000 KKS dan Kabupaten Indramayu 5.000 KKS yang belum didistribusikan atau dibagikan kepada penerima manfaat.
“Waktu pembagian kartu ini sangat mepet, kalau sampai batas akhir belum dibagikan, maka uang tersebut akan kembali masuk ke kas negara, dan ini juga dianggap sebagai wanprestasi bagi Bank Himbara,” paparnya.
BACA JUGA: Penyaluran BPNT, KPM di Desa Cibogo Kabupaten Cirebon Diimbau untuk Divaksin
Dikatakan Selly, untuk di Kabupaten Cirebon saat ini ada sebanyak 15 ribu KKS yang sedang disaluran di beberapa wilayah, sementara ada sisa sekitar 7 ribu dari total KKS yang belum disalurkan tersebut.
“Saya optimis, insyaallah besok (hari ini, red) sisanya bisa tersalurkan sesuai target,” ucapnya.
Untuk memastikan hal tersebut, Selly mengaku sudah berkoordinasi dengan pihak Bank BNI Cirebon. Dijelaskannya, saat ada beberapa rekening yang memang ATM-nya kosong, pihaknya sudah bekerja sama dengan para pendamping PKH maupun TKSK yang ada di lapangan, agar mulai mendata mana saja yang kosong dan akan dikoordinasikan dengan bank BNI maupun Kementerian Sosial, sehingga tidak menyebabkan kepanikan kepada penerima manfaat.
“Karena tugas pemerintah kabupaten dan kota termasuk saya pribadi selaku wakil rakyat adalah untuk mengawasi program tersebut berjalan atau tidak,” imbuhnya
Dalam kesempatan tersebut, Selly pun memberikan edukasi kepada masyarakat, terkait mekanisme penyaluran BPNT.
BACA JUGA: Bupati Cirebon, Imron: Pasar Mertapada Kulon Astanajapura Bisa Jadi Percontohan
Dirinya berharap ke depannya dibuat semacam panduan. Nantinya panduan tersebut ditempel di kantor desa maupun di tempat e-warong, sehingga masyarakat mengetahui aturan dan mekanisme dalam penyaluran BPNT.
“Selama ini kan banyak warga yang ditakut-takuti, kalau ini nggak diambil nanti hangus jadi harus diambil bahkan sebagian dikolektifkan oleh oknum. Padahal KKS itu tidak boleh dipindahtangankan. Itu kan nggak bener dan sudah menyalahi,” jelasnya.
Ditegaskan, Selly kalau ada yang masih memaksakan kehendak termasuk e-warong yang nakal dan mengarahkan ke tindakan pidana, harus ditindak tegas.
“Kalau ada laporkan saja, toh sudah banyak yang dilaporkan ke polisi dan diproses,” pungkasnya. (Baim)
