KABUPATEN CIREBON, SC- Banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Tuk Karangsuwung, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon, pada Minggu (30/1/2022) malam lalu, menyisakan trauma bagi warga terdampak.
Dibantu pihak pemerintah desa setempat dan anggota TNI, warga terdampak banjir melakukan bersih-bersih lumpur dan sampah yang ditinggalkan luapan Sungai Singaraja tersebut. Tak hanya membersihkan rumah dan pekarangan, warga juga membersihkan sampah yang tersangkut tepat di bawah jembatan di Blok Pulo Undrus Desa Tuk Karangsuwung, Senin (31/1/2022).
Kuwu Tuk Karangsuwung, Azis Maulana mengatakan, banjir sedikitnya merendam 160 rumah warga dengan ketinggian hingga mencapai 2,2 meter merupakan luapan Sungai Singaraja. Menurutnya, sungai yang melintasi desanya tersebut, sudah tidak mampu menampung debit air. Pihaknya menduga hal itu terjadi karena adanya pendangkalan dan penyempitan saluran Sungai Singaraja.
BACA JUGA: Korban Banjir Waled Mengaku Bosan, Ingin Hidup Normal tanpa Rutinitas Banjir Tahunan
Menurut Azis, Sungai singaraja seharusnya segera dilakukan normalisasi minimal pengerukan. Pasalnya, jika dibiarkan, maka tidak menutup kemungkinan saat hujan turun dengan intensitas tinggi, banjir akan kembali merendam permukiman. Hal ini menurut Azis, terjadi hampir setiap tahun.
“Kami sudah melakukan pengajuan untuk dilakukan normalisasi Sungai Singaraja semenjak tahun 2020 lalu, namun hingga sekarang pengajuan tersebut belum juga direalisasikan,” kata Azis kepada Suara Cirebon, di sela membantu membersihkan rumah salah seorang warganya.
Azis menuturkan, sempat berkomunikasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cimanuk Cisanggarung (BBWS CC) melalui sambungan seluler, untuk mengeluhkan kondisi Sungai Singaraja dan memastikan adanya normalisasi. Namun, di luar prediksi, dirinya malah mendapat perlakuan yang kurang baik.
BACA JUGA: Bupati Cirebon, Imron: Pemerintah Pusat Harus Turun Tangan Tangani Banjir Cirebon Timur
“Saya mengeluh kepada pihak BBWS, malah mendapatkan jawaban yang tidak mengenakan ‘anda sedang berhadapan dengan pejabat’,” ujar Azis menirukan omongan pihak BBWS
Tak berhenti sampai di situ, ia juga bahkan kembali mendapat kata-kata yang menurutnya tidak pantas disampaikan.
“Bahkan ada ucapan ‘kuwu jangan merasa lebih tinggi dari presiden’, saya rasa apa yang diucapkannya kurang elok dan tidak pantas dikeluarkan oleh seorang pejabat pemerintahan,” paparnya.
Diakui Azis, kuwu merupakan pejabat pemerintah terbawah yang setiap hari selalu berhadapan dan berinteraksi langsung dengan warga.
“Mereka (warga, red) tahunya menuntut pemdes dalam hal ini kuwu, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di desa, terlebih berkenaan dengan banjir yang setiap tahunnya melanda. Karenanya, wajar jika kami menyampaikan keluhan ini pemerintah di atas salah satunya untuk urusan sungai yaa BBWS,” katanya.
Meski penyelesaian permasalahan banjir menjadi tanggung jawab semua pihak, mulai pemerintah pusat hingga daerah beserta dinas terkait lainnya, namun terkadang Pemdes selalu menjadi yang dipersalahkan oleh masyarakat.
BACA JUGA: Tahun ini Waled Dilanda 6 Kali Banjir, Tahun sebelumnya 17 Kali
“Apa yang saya sampaikan merupakan sesuatu yang wajar, harapan saya sebagai seorang pejabat pemerintahan seharusnya lebih bijak dalam melayani aspirasi kami, terlebih apa yang kami sampaikan demi kepentingan masyarakat banyak,” tandasnya.
Menurut Azis, bajir Minggu malam kemarin merupakan yang terparah sepanjang tahun 2022 ini. Pasalnya, selain merendam 160 rumah, warga korban banjir pun terpaksa mengungsi karena ketinggian air yang mencapai hingga 2,2 meter di sejumlah tempat.
Pihaknya bersama aparatur desa dan masyarakat turun langsung membantu warga yang terdampak banjir untuk dievakusi dengan alat alakadarnya ke tempat yang aman. Warga yang mengungsi dipusatkan di kantor desa maupun ke tempat yang tidak terdampak banjir.
BACA JUGA: Pemprov Jabar Didesak Atasi Banjir di Cirebon Timur
“Kami berharap pemangku kebijakan di Kabupaten Cirebon untuk lebih respect terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah khususnya daerah dalam kategori rawan bencana,” pungkasnya. (Baim)
