KABUPATEN CIREBON, SC- Selama sepekan lalu, para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon melakukan reses kedua di tahun sidang 2021-2022. Masalah kelangkaan pupuk hingga minyak goreng banyak dikeluhkan masyarakat dalam reses tersebut.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana menyampaikan, berdasarkan hasil reses yang dilakukan di Daerah Pemilihan (Dapil)-nya, banyak aspirasi yang diterima. Menurutnya, reses merupakan agenda rutin para wakil rakyat dengan terjun ke masyarakat. Hal itu dilakukan, untuk mengetahui keluhan apa saja yang dirasakan selama ini kepada pemerintah daerah.
“Soal kelangkaan minyak goreng. Harganya pun sangat tidak rasional. Mencekik. Semua merasakan kesulitan mendapatkan minyak goreng. Utamanya ibu rumah tangga dan pedagang kecil. Usahanya sampai terganggu. Mereka (masyarakat, red) memohon kepada pemerintah untuk memfasilitasi agar minyak goreng mudah didapat,” kata Rudiana, Kamis (17/2/2022).
Berita Terkait
BACA JUGA: Reses Bunda Ohan Dapat Banyak Keluhan
Selain itu, lanjut Rudiana, keluhan kelangkaan pupuk oleh petani. Termasuk infrastruktur jalan usaha tani sebagai akses para petani ke area pertanian. Juga saluran irigasinya yang rusak. “Tak ketinggalan adalah infrastruktur jalan raya yang rusak dan memiliki banyak lubang,” katanya.
Kemudian, terkait pelayanan kesehatan, kata Rudiana, seperti kartu BPJS PBI baik dari APBD maupun APBN banyak yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bahkan, yang lagi primdona di masyarakat pun ikut dibahas.
“Semuanya belanja masalah. Mulai pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi maupun pelayanan administrasi seperti pembuatan e-KTP dan Kartu Keluarga,” ujar Rudiana.
BACA JUGA: Siska Karina Serap Aspirasi Warga Desa Kalitengah
Terkait pelayanan kesehatan, kata Rudiana, mengenai kartu BPJS PBI baik dari APBD maupun APBN banyak yang sudah tidak aktif. Selanjutnya, banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Bahkan, yang lagi primdona di masyarakat pun ikut dibahas.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, agar program jampersal diadakan kembali karena masih banyak masyarakat yang tidak mampu saat menjalani persalinan. Termasuk banyak warga yang audah divaksin namun, mereka tidak mendapatkan kartu vaksin dengan alasan kurang jelas.
“Padahal kartu vaksin sangat dibutuhkan saat masyarakat melakukan perjalanan jauh, pun pusat perbelanjaan atau sarana umum lainnya,” katanya.
BACA JUGA: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana: Minyak Goreng Subsidi Hilang, Masyarakat Susah
Terkahir, lanjut Rudiana, keluhan yang disampaikan konstituen adalah masih banyak masyarakat membutuhkan program rutilahu. Sebab, tidak sedikit tempat tinggal warga yang sudah tidak layak huni. (Sarrah/job)
