KABUPATEN CIREBON, SC- Data warga miskin yang ada di pusat kesejahteraan sosial (Puskesos) tingkat desa harus sinkron dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tingkat kabupaten, agar program penanggulangan kemiskinan benar-benar tepat sasaran dan membawa hasil maksimal.
Hal itu dikemukakan, Wakil Bupati (Wabup) Cirebon, Hj Wahyu Tjiptaningsih saat melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Waled, Senin (23/5/2022).
Wabup yang akrab disapa Ayu mengutarakan, kegiatan verifikasi dan validasi (Verval) data kemiskinan diharapkan dapat menghasilkan single database [satu basis data] yang benar-benar valid. Menurutnya saat diskusi pihaknya melihat masih ada selisih antara data yang di DTKS dengan yang ada di Puskesos tingkatan desa.
BACA JUGA: DPRD Kabupaten Cirebon: Kecamatan Kedawung Kurang Dioptimasi
“Selisih data ini kan harus segera disinkronkan, supaya datanya benar-benar valid. Kalau data sudah valid, berarti penerima bantuan memang riil orang tidak mampu,” kata Ayu.
Dijelaskannya, saat ini sudah ada tiga kecamatan yang sudah dilakukan monitoring verval. Ia berharap mendapatkan hasil yang benar-benar valid untuk bisa menekan kemiskinan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Menuruy Ayu, Pemkab Cirebon mempunyai target agar setiap tahunnya bisa menurunkan angka kemiskinan dengan menekan angka kemiskinan minimal satu persen. Pasalnya, setiap bulan dipastikan pasti ada perubahan data orang miskin, karena banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi.
BACA JUGA: Kuwu Lebih Tahu Potensi Desa, Bupati Imron Sebut Kemajuan Desa Dongkrak Kemajuan Kabupaten
“Pastinya setiap bulan data itu akan berubah, karena bisa menjadi TKW atau mereka sekarang secara kesejahteraan sudah berubah atau ada yang meninggal, ada warga yang pindah. Nah faktor ini kan harus terus dimonitoring,” jelasnya.
Ayu mengatakan, data DTKS tidak bisa diubah, meski pada kenyatannya secara ekonomi sudah berubah. Tapi, ketika menemukan kasus seperti itu, bantuan tersebut tidak bisa diberikan.
Menurut Ayu, ada tiga skema menurunkan kemiskinan, yakni menurunkan pengeluaran, meningkatkan pendapatan dengan cara membuka lapangan pekerjaan, serta bagaimana intervensi Pemkab pada kantong-kantong kemiskinan.
BACA JUGA: Bupati-Wabup Monitoring Ujian SD
“Kita harus dapat merubah juga mindset masyarakat Kabupaten Cirebon, salah satunya tidak kita berikan ikannya, tapi kita kasih kailnya, sehingga mereka dapat menggali potensi-potensi yang ada di desanya masing-masing untuk bisa lebih dikembangkan lagi yang dampaknya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Beberapa hal tersebut, menurut Ayu, tengah dikerjakan dan berjalan di Kabupaten Cirebon
“Skema tersebut sedang kita jalankan. Kita akan buka lapangan pekerjaan pada kawasan industri. Kami juga harus intervensi secara intens, supaya bisa mengetahui secara detail, dimana lokasi kantong-kantong kemiskinan itu berada,” pungkasnya. (Baim)
