KABUPATEN CIREBON, SC- Bupati Cirebon, H Imron mengaku tidak setuju dengan rencana pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang akan menghapus tenaga honorer mulai 28 November 2023 nanti.
Pasalnya, menurut Imron, jumlah pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih kurang. Terlebih, PNS di Dinas Pendidikan atau guru yang jumlahnya masih sangat sedikit. Sementara ujung tombak pelayanan publik ada pada tenaga honorer.
“Saya tidak setuju. Apalagi guru, jumlah guru PNS itu sangat sedikit, sebagian besarnya adalah honorer. Saya khawatir akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat, karena jumlah PNS yang pensiun dengan jumlah yang diangkat tidak sesuai,” ujar Imron, Kamis (9/6/2022).
Karena itu, ia meminta Pemerintah Pusat melakukan kajian lebih mendalam dan menyesuaikannya dengan kondisi riil di lapangan.
“Ya lihat saja perkembangannya. Mudah-mudahan keputusan ini tidak merugikan banyak masyarakat,” katanya.
