Apalagi, kata Netty, pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp44,8 triliun untuk penanganan masalah stunting. Sehingga, program tersebut harus dilakukan secara konvergen, holistik, dan diberikan secara penuh kepada seluruh sasaran.
“Pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bekerja sinergis dalam melakukan intervensi kebijakan. Jangan sampai alokasi dana besar tersebut sia-sia,” tukasnya.
Terlebih, jelas Netty, BKKBN telah mendapatkan penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Bidang Kependudukan tahun 2022.
Berita Terkait
BACA JUGA: Pemkot Cirebon Kejar Dana Cadangan Pemilu Rp29,9 Miliar
Untuk itu, Netty meminta, penghargaan tersebut dapat dijadikan motivasi untuk menyelesaikan masalah kependudukan di dalam negeri.
“Selamat kepada BKKBN yang telah diakui kiprah dan dedikasinya oleh PBB dalam mengatasi masalah kependudukan. Anugerah ini harus jadi pijakan dan motivasi untuk mengatasi berbagai persoalan kependudukan di Indonesia,” tandasnya. (Arif)
BACA JUGA: Bupati Cirebon Akui Kasus Stunting Masih Tinggi
