Di kesempatan yang sama, Ketua DPC Repdem Kabupaten Cirebon, Nana, meminta Pemkab Cirebon untuk menindak tegas para pejabat SKPD yang masih mengulur-ngulur realisasi penyerapan anggaran. Karena pascapandemi ini, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon masih lemah. Seharusnya, lanjut Dedy, dalam kondisi tersebut anggaran Pemkab Cirebon bisa cepat terserap.
BACA JUGA: PAC PDIP Jamblang Gelar Halalbihalal
Ia menjelaskan, beberapa SKPD yang daya serap anggarannya masih minim itu salah satunya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Di dua dinas tersebut, pihaknya melihat daya serap anggarannya masih sangat minim. Padahal jika berkaca pada RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), kata dia, harusnya serapan anggaran per Juni sudah di angka 50 sampai 60 persen.
“Kalau seperti ini terus, bisa bahaya. Tinggal dari pimpinan berinisiatif mencari penyebabnya, kenapa lambat terserap. Karena ini berdampak pada laju perekonomian masyarakat,” tukasnya.
Menurut Nana, serapan anggaran ini menjadi hak masyarakat bawah. Karena ketika tidak serapannya tidak segera terealisasi, maka masyarakat yang menjadi korban. Sebagai sayap PDI Perjuangan, Repdem akan terus mengawal realisasi pembangunan di Kabupaten Cirebon. Selain itu, Repdem juga bertanggungjawab untuk menekan agar PDI Perjuangan tidak terkena dampaknya di kemudian hari.
Berita Terkait
BACA JUGA: DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cirebon Kenalkan Sicita ke Masyarakat
Ia menerangkan, langkah awal yang bakal dilakukan Repdem adalah melakukan audiensi dengan sejumlah SKPD untuk meminta klarifikasi terkait serapan anggaran dimaksud.
